Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Sandera Untuk Pengemplang BLBI - Opini Budiman

Sabtu, 17 April 2021 | 09:02 WIB

Presiden Jokowi menerbitkan Keppres No. 6/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Keppres ini keluar lima hari setelah KPK menerbitkan SP3 atas tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Ada Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jaksa Agung dan Kapolri.

Kepala Satgas dijabat Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dan Wakil Satgas Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono.

Satgas ini akan bertugas hingga 31 Desember 2023, namun KPK tidak dilibatkan dalam Satgas itu.

Di ujung Pemerintahan Orde Baru, terjadi krisis keuangan dan kemudian krisis perbankan.

Pemerintah lalu mengambil langkah penyelamatan Perbankan Indonesia dengan mengucurkan dana ratusan triliun rupiah. Sejumlah bank ditutup dalam status beku operasi. 

Kasus BLBI sudah melewati lima Presiden, terjadi di akhir kekuasaan Soeharto. Kemudian, bebannya terbawa sampai BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo.

Ada beberapa skema penyelesaian, namun semua diarahkan pada penyelesaian di luar pengadilan atau out of court settlement.

Pertama, skema perjanjian penyelesaian dengan jaminan aset atau Master Settlement and Acqusition Agreement (MSAA).

Kedua, Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan tambahan jaminan pribadi atau Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA) dan terakhir Akta Pengakuan Utang (APU).

Menurut Dewan Pengarah Satgas, Mahfud MD, ada 48 obligor yang belum melakukan kewajibannya kepada negara, dengan total utang Rp110 triliun.

Kerumitan yang bakal dihadapi Satgas adalah soal belum adanya UU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset amat penting untuk menjadi dasar penagihan atau penyitaan aset, namun RUU itu belum masuk dalam Prolegnas.

Apakah Presiden Jokowi akan menerbitkan Perppu Perampasan Aset?

Publik menantikan langkah politik berikutnya.

Penulis : Aryo bimo





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:17
PEMERINTAH MENETAPKAN 1 SYAWAL 1442 HIJRIAH JATUH PADA HARI KAMIS, 13 MEI 2021   KAPOLDA METRO JAYA IRJEN FADIL IMRAN SEBUT 310 KILOGRAM SABU YANG DISITA POLISI BERASAL DARI IRAN   POLDA METRO JAYA GAGALKAN PENYELUDUPAN 310 KILOGRAM SABU DARI JARINGAN INTERNASIONAL YANG AKAN DIEDARKAN DI JAKARTA    KADIV HUMAS POLRI IRJEN ARGO YUWONO JELASKAN HARGA JUAL BELI JABATAN DI KABUPATEN NGANJUK RP 2 JUTA SAMPAI RP 50 JUTA   BARESKRIM POLRI DAN PENYIDIK KPK SITA UANG YANG DIDUGA HASIL SUAP BUPATI NGANJUK SENILAI LEBIH DARI RP 600 JUTA   KETUA KPK FIRLI BAHURI TEGASKAN PIHAKNYA TAK PERNAH PECAT PEGAWAI YANG TIDAK LOLOS TWK   KABUPATEN MAGELANG MASUK ZONA ORANYE, SEMUA OBYEK WISATA TUTUP SELAMA LIBUR LEBARAN    BKN: PEGAWAI KPK YANG PENUHI SYARAT TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK) AKAN DILANTIK 1 JUNI 2021   SATGAS SEBUT DAERAH BERSTATUS ZONA ORANYE, MAYORITAS BERADA DI PROVINSI YANG MENJADI TUJUAN MUDIK   SATGAS: SAAT INI ADA 12 DAERAH BERSTATUS ZONA MERAH DAN 324 DAERAH BERSTATUS ZONA ORANYE COVID-19   HINGGA 11 MEI 2021, KASUS COVID-19 DI INDONESIA CAPAI 1.723.596 ORANG, 1.580.207 SEMBUH, DAN 47.465 MENINGGAL DUNIA   SATGAS COVID-19 MINTA PANITIA SHALAT IDUL FITRI CARI TAHU INFORMASI SOAL STATUS ZONASI RT DI DOMISILI MASING-MASING    SATGAS COVID-19 INGATKAN SHALAT IDUL FITRI BERJEMAAH DI LUAR RUMAH HANYA UNTUK WILAYAH ZONA KUNING DAN HIJAU   VAKSIN TAK JAMIN BEBAS COVID-19, DOKTER SUKARELAWAN COVID-19 FAJRI ADDAI IMBAU MASYARAKAT PATUHI LARANGAN MUDIK