Kekhawatiran membengkaknya jumlah anggota dan anggaran tim pembantu gubernur juga disuarakan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono.
Mantan plt gubernur DKI Jakarta ini menganggap, TGUPP rawan dijadikan lahan untuk menampung tim sukses.
Sementara itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga menyatakan, kebijakan gubernur memerlukan rekomendasi RKPD.
Sebaiknya, menurut Nirwono, transparasi anggaran dan penjelasan kepada masyarakat dilakukan oleh Anies - Sandi.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.