Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Revisi UU KPK, Terbitlah SP3 Sjamsul Nursalim di Kasus BLBI - Opini Budiman

Sabtu, 10 April 2021 | 09:01 WIB

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus korupsi dengan tersangka BLBI Sjamsul Nursalim, memicu kontroversi.

Sejumlah aktivis anti korupsi menilai KPK terlalu cepat menyerah dengan menghentikan penyidikan kasus Nursalim.

Nursalim ditetapkan sebagai tersangka 10 Juni 2019. Belum sampai dua tahun, penyidikannya dihentikan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penghentian penyidikan atas kasus Nursalim adalah agar ada kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus bekas Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang diputus lepas dari tuntutan hukum, ikut menjadi latar belakang mengapa kasus Nursalim dihentikan.

Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum Nursalim,mengatakan, putusan KPK menghentikan penyidikan kasus kliennya sudah tepat.

Kasus Nursalim sudah selesai saat Nursalim menandatangani perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA). Kewajiban Nursalim sebagai pemegang saham, sudah diselesaikan pada tanggal 25 Mei 1999.

Otto menyebut ada jaminan dari Pemerintah, setelah Nursalim menyelesaikan kewajibannya. Maka Pemerintah tidak akan menuntut atau menggugat lagi, Kompas, 20 Juni 2019.

Namun bagi publik, ada ketidakadilan ketika kasus Nursalim dalam kasus BLBI yang merugikan negara 4,5 triliun rupiah itu dihentikan penyidikannya oleh KPK.

Rasa keadilan publik terusik tentunya karena ada kasus lain yang hukumannya dirasakan tidak sebanding dengan apa yang dialami Nursalim.

Namun apapun langkahnya, jalur hukumlah yang harus ditempuh. Jangan sampai penerbitan SP3 juga terkait dengan hitungan-hitungan politik.

KPK juga punya tugas membereskan nama terdakwa yang ikut serta tercantum dalam dakwaan kasus korupsi. 

Video Grafis: Achmad Agus Ilyas

Penulis : Aryo bimo





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:07
KAPASITAS PENGUNJUNG PUSAT PERBELANJAAN ATAU MAL DI DEPOK SELAMA LIBUR LEBARAN DIBATASI MAKSIMUM 30 PERSEN   MUDIK DILARANG, TRAFIK TRUK DARI JAWA KE SUMATERA NAIK 24 PERSEN    PEMKAB BANYUMAS IZINKAN OBYEK WISATA TETAP BUKA SAAT LIBUR LEBARAN DENGAN SYARAT PENERAPAN PROKES KETAT   PEMKAB PATI, JATENG, PERKETAT AKSES MASUK KE PERUMAHAN RSS SIDOKERTO SETELAH 56 WARGA PERUMAHAN TERPAPAR COVID-19   SATPOL PP DKI IMBAU PARA PEDAGANG PASAR TANAH ABANG TAK BERJUALAN DI ATAS TROTOAR JALAN UNTUK CEGAH KERUMUNAN   KEMENKES: PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN RSD COVID-19 WISMA ATLET KEMAYORAN MASIH DALAM PROSES   CEGAH KLASTER BARU COVID-19, MENDAGRI TITO KARNAVIAN MINTA KEPALA DAERAH LARANG KERUMUNAN JELANG LEBARAN   KOMBES HENGKI HARYADI TEGASKAN PELANGGAR KERUMUNAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DAPAT DIPIDANA   KAPOLRES METRO JAKARTA PUSAT KOMBES HENGKI HARYADI MELARANG SEGALA BENTUK KERUMUNAN SAAT MALAM TAKBIRAN   PEMPROV DKI JAKARTA: WARGA JABODETABEK TAK PERLU SIKM KELUAR MASUK WILAYAH JAKARTA   KPK SESALKAN BEREDARNYA SURAT PERINTAH AGAR PEGAWAI TAK LOLOS TWK MELEPASKAN PEKERJAAN   MASUK ZONA ORANYE COVID-19, PEMKAB JEMBER IMBAU MASYARAKAT SHALAT IDUL FITRI DI RUMAH   WALI KOTA PONTIANAK IZINKAN SHALAT IDUL FITRI DI MASJID MAUPUN LAPANGAN DENGAN TERAPKAN PROKES KETAT   PANDEMI KORONA, PEMPROV BANGKA BELITUNG LARANG MASYARAKAT GELAR TAKBIR KELILING PADA MALAM IDUL FITRI