China Terbitkan Laporan yang Sebut Amerika Serikat Penyebab Banyak Bencana Kemanusiaan Dunia

BEIJING, KOMPAS.TV - China menyebut Amerika Serikat menyebabkan banyak bencana kemanusiaan di dunia melalui intervensi militer. Pihak China mengungkapkan hal itu dalam sebuah laporan yang terbit hari Jumat, (09/04/2021).

Laporan itu merupakan berita terbaru dari Beijing di tengah hubungan yang semakin kontroversial dengan pemerintahan Biden, seperti dikutip Associated Press.

Laporan dari Masyarakat China untuk Studi Hak Asasi Manusia yang disokong pemerintah menyebut perang asing yang diluncurkan "di bawah panji intervensi kemanusiaan" telah "tidak hanya membunuh sejumlah besar nyawa militer dan pihak-pihak yang saling berperang tetapi juga menyebabkan korban sipil yang sangat serius dan kerusakan properti, serta bencana kemanusiaan yang mengerikan."

"Keegoisan dan kemunafikkan Amerika Serikat juga telah terungkap sepenuhnya melalui perang asing ini," kata laporan itu, yang mengutip daftar apa yang disebut agresi AS dari intervensinya di Yunani pada tahun 1947 hingga penentangannya terhadap pemerintah Venezuela di 2019.

Laporan itu juga menyebut konflik di Korea, Vietnam, Teluk Persia, Kosovo, Afghanistan, Irak dan Suriah sebagai perang utama yang didalangi Amerika Serikat.

Baca Juga: Taiwan Ungkap Kesiapan Tembak Jatuh Drone China yang Mendekat

“Memilih untuk menggunakan kekuatan, terlepas dari konsekuensinya, mengungkapkan aspirasi hegemoni Amerika Serikat,” kata laporan itu.

“Hanya dengan membuang jauh-jauh nafsu hegemonik, yang terutama dimotivasi oleh kepentingan pribadi, kita bisa mencegah intervensi kemanusiaan berubah menjadi bencana kemanusiaan."

Hubungan antara Washington dan Beijing memburuk karena dukungan AS untuk Taiwan dan sanksi atas kebijakan China termasuk di Hong Kong dan Xinjiang.

Manuver China di Laut China Selatan dan seruan AS untuk lebih banyak keterbukaan dari Beijing tentang asal-usul pandemi virus corona semakin mengguncang hubungan.

Meskipun ada harapan untuk perubahan nada hubungan AS-China, tidak ada perubahan besar pada masalah tersebut sejak Biden menggantikan pendahulunya Donald Trump.

Kongres AS sementara ini tengah bersiap untuk menghasilkan undang-undang baru yang akan menggarisbawahi persaingan dengan Beijing dalam urusan luar negeri, perdagangan, dan bidang lainnya.

Baca Juga: China Selesaikan PLTA Berkapasitas 16 Gigawatt, Beroperasi Bulan Juli.

Saat ditanya tentang undang-undang yang tertunda itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan pemerintah telah "berbesar hati karena adanya kesepakatan bipartisan yang bagus tentang bagaimana dan bilamana kita bisa mendekati pemerintah di Beijing."

China membalas dengan larangan visa terhadap pejabat AS dan lainnya yang dianggap telah merusak kepentingan China. Terutama kritik AS terhadap catatan hak asasi manusia Beijing.

Dalam pertemuan awal dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin bulan lalu, pejabat China menanggapi sengit sanksi AS terhadap pejabat China dan Hong Kong.

Sanksi AS tersebut berkaitan dengan dugaan atas penindasan di Xinjiang dan Hong Kong, di mana Beijing telah mengumpulkan tokoh-tokoh oposisi dan secara tajam membatasi kebebasan sipil.