Kedutaan Myanmar di Inggris Dikuasai Junta Militer, Duta Besar Diusir dan Bermalam di Mobil

LONDON, KOMPAS.TV - Duta Besar Myanmar untuk Inggris, Kyaw Zwar Minn, mengungkapkan kantor Kedutaan Besar Myanmar di negara tersebut telah dikuasai oleh junta militer.

Ia dan stafnya juga diminta untuk meninggalkan gedung tersebut oleh atase militer Myanmar.

Zwar Minn pun diberhentikan sebagai perwakilan dari negara yang pemerintahan resminya telah dikudeta oleh junta militer.

Baca Juga: Biden Pulihkan Bantuan AS untuk Palestina Senilai Rp3,4 Triliun yang Sempat Terhenti di Era Trump

Zwar Min merupakan salah satu duta besar Myanmar yang mengkritik junta militer dan menentang kudeta Myanmar pada 1 Februari lalu.

Akibat dari pendudukan tersebut, ia pun terpaksa tidur di mobilnya pada Rabu (7/4/2021) malam.

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengutuk tindakan yang menurutnya seperti sebuah perundungan.

Baca Juga: Kasus Impor Melonjak, Selandia Baru Hentikan Kedatangan Penumpang dari India

Meski begitu, pihak Inggris menegaskan menerima perubahan tersebut.

Hal itu pun membuat Zwar Minn langsung bereaksi. Lewat juru bicaranya ia meminta pihak Inggris tak mengakui duta besar baru pilihan junta militer.

Baca Juga: Waduh, Artis dan Influencer Jadi Target Penangkapan Junta Militer Myanmar

“Ada kudeta di Myanmar pada Februari. Kini situasi yang sama terjadi di London,” ujarnya melalui juru bicara dilansir dari BBC, Kamis (8/4/2021) pagi.

Zwar Minn menambahkan bahwa staf dari kedutaan besar mendapatkan ancaman dari junta militer.

“Mereka akan menerima sejumlah hubuman jika tak melanjutkan untuk bekerja dengan jenderal militer,” tambahnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Candi Angkor Wat di Kamboja Ditutup

Akibat hal itu, para demonstran melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar setelah duta besar mereka diusir.

Para polisi pun dilarang untuk memasuki kedutaan. Sebelumnya pada Maret lalu, Zwar Minn meminta agar Aung San Suu Kyi dibebaskan.

Ia juga mengungkapkan Myanmar telah terbagi dan memiliki potensi terjadinya perang sipil.