ITDC Bantah Pernyataan PBB Isu Pelanggaran HAM di Proyek Mandalika

MANDALIKA, KOMPAS.TV - Direktur utama ITDC Abdulbar M Mansoer menjawab pemberitaan terkait PBB yang menyatakan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan dalam proses pembebasan lahan sirkuit Mandalika.

Hal itu disampaikan Abdul Bar m. Mansoer disela-sela kunjungan tim Dorna Sport ke Sirkuit Mandalika Lombok, Rabu (7/4)

Mansoer mengatakan Kementerian Luar Negeri telah menjawab melalui perwakilan tetap RI di Jenewa bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi dalam pembebasan lahan Sirkuit Mandalika.

"itu surat ke Menlu, Kemenlu sudah jawab melalui perwakilan tetap Republik Indonesia di Jenewa,"ujar Abdul

Pernyataan itu juga dikuatkan oleh Wamen BUMN Kartika Wiratmojo Bahwa sirkuit akan memiliki dampak manfaat bagi masyarakat sekitar.

"tentunya kami berusaha agar seluruh masyarakat seluruhnya mendapat manfaat ekonomis kedepannya," ujar Kartika.

Proyek mandalika mencakup pembangunan sirkuit Moto GP, hotel dan lapangan golf yang merupakan strategi  pariwisata Presiden Joko Widodo membuat 10 Bali baru.

Diisukan proyek diatas lahan 2 hektar dengan dan 3 milyar Dolar Amerika ini dinilai tengah merampas  tanah secara agresif, menggusur paksa dan mengintimidasi masyarakat pemilik lahan.

Saat ini dua warga yang masih bertahan bersama keluarganya di kawasan tikungan 9 sirkuit MotoGP adalah Amaq Bengkok dan Sibawaeh yang masih menunggu kepastiaan penyelesaian lahannya yang dirampas ITDC untuk pembangunan Sirkuit Mandalika.

Video Editor: Rengga