Pemerintah Izinkan Swasta Gandeng Asing Bangun Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyatakan perusahaan swasta nasional boleh mengundang investor asing untuk membangun kawasan Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya. Jadi bukan pemerintah yang mengundang investor asing," kata Menteri Suharso kepada awak media, dikutip Kamis (08/04/2021).

Baca Juga: Bappenas Pastikan Tahun 2021 IKN Mulai Dibangun

Pembangunan IKN, bisa menjadi lahan bisnis baru bagi pengusaha properti. Lantaran di tengah pandemi seperti ini, sektor properti di kota-kota besar sedang lesu.

Menurut Suharso, pembangunan IKN merupakan playing ground baru bagi para pengusaha yang nantinya akan menjadi objek pajak pemerintah. Karenanya pemerintah tidak menutup akses untuk investor swasta.

Baca Juga: Bappenas: IKN adalah Playground untuk Menggerakan Ekonomi

“Ketika industri properti sedang turun, real esatate, marketing turun kenapa tidak mereka bergerak di sana. Kalau mereka dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu kan objek pajak,” ujar Suharso.

Hingga saat ini, sudah lumayan banyak investor swasta yang mendatang Menteri PPN dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

“Nama pasti sudah ada tetapi tidak bisa disebutkan. Yang datang kepada saya sudah lumayan, saya pilih orang yang serius apakah nanti bentuknya rame rame satu grup, itu kan menarik,” tuturnya.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Baru Munculkan Kekhawatiran Kerusakan Lingkungan

Suharso menegaskan, pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN karena pemerintah akan menggunakannya secara bertahap. Skema pendanaan pembangunan IKN jug masih dalam pembahasan, dengan proporsi pembiayaan yang masih dinamis.

“Kita cicil sesuai kemampuan sehingga tidak membebani APBN di depan. Pembangunannya dicicil sehingga jauh lebih affordable dan terjangkau oleh APBN,” jelas Suharso.

Baca Juga: 6 Fakta Ibu Kota Baru Indonesia

Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara baru dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp 89,4 triliun (19,2%) melalui APBN.

Lalu Rp 253,4 triliun (54,4%) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp 123,2 triliun (26,4%) dari pendanaan swasta.