Tinjau Food Estate Kapuas, Luhut: Presiden Minta Kita Cek Detil

KAPUAS, KOMPAS.TV- Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meninjau kawasan lumbung pangan atau food estate di Desa Bentuk Jaya Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (06/04/2021).

Luhut menilai kemajuan dari pengembangan food estate Kapuas seluas 20.000 hektare (ha) sudah berjalan baik.

"Yang menjadi perhatian adalah sistem irigasi saat musim hujan dan kemarau. Nanti airnya itu bisa diatur demikian rupa sehingga tidak menjadi banjir dan itu bisa nanti air digunakan menjadi untuk menghindari kebakaran seperti 2015. Semua yang dilakukan kan dengan AI (artificial intelligence)," kata Luhut kepada awak media.

Baca Juga: Pemerintah Akan Impor 1 Juta Ton Beras, Politikus PKS Pertanyakan Proyek Food Estate

Luhut mengatakan pihaknya akan kembali melihat secara langsung perkembangan food estate di Kalteng.

“Kita akan datang 3 bulan lagi untuk melihat ini dan memang tidak bisa sekali rapat di Istana sudah dianggap selesai. Bapak presiden meminta kita melihat langsung kebawah, cek detail sampai dimana, " ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan pengembangan lumbung pangan tahun 2020 yang dikelola Kementerian Pertanian tersebar seluas 20.000 ha di Kabupaten Kapuas dan 10.000 ha di Kabupaten Pulang Pisau.

Baca Juga: Warga Sepakat Bukit Disekitar Area Food Estate Dinamai Bukit Pendopo Jokowi

Hingga saat ini penanaman telah mencapai 96,7% atau seluas 29.032 ha dan realisasi untuk panen seluas 15.862 ha hingga 31 Maret 2021.

"Lokasi blok A5 di Desa Bentuk Jaya ini merupakan bagian terakhir yang akan segera ditanami dari total target 30.000 hektare," tutur Syahrul.

Menurut Mentan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lahan, seperti kendala teknis, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia (SDM).

Baca Juga: Walhi: Proyek Food Estate Presiden Jokowi Akan Menambah Kerugian Negara

"Lahan blok A5 sudah 15 tahun tidak diolah sehingga perbaikan infrastruktur jaringan irigasi dan juga peningkatan jaringan harus dilakukan. Sehingga tata kelola air dapat dilaksanakan secara optimal agar dapat memperbaiki kondisi tinggi muka air untuk dapat melakukan pertanaman. Jadi tidak boleh ada soal untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta Kementerian Pertanian untuk tetap mengalokasikan bantuan sarana produksi berupa benih dan pupuk.

"Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  kiranya dapat terus mendukung perbaikan infrastruktur pendukung seperti tanggul-tanggul dan jaringan irigasi yang dilengkapi pintu-pintu air, jalan, jembatan dan lain-lain, " kata Sabran.