Didesak Minta Maaf ke Presiden Jokowi, Demokrat: Harusnya Gerombolan Moeldoko, Bukan Kami

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi desakan Relawan Jokowi Mania. Herzaky menyebut, kelompok Moeldoko harusnya meminta maaf pada masyarakat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Sebelumnya, Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Jokowi Mania mendesak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan seluruh kader Partai Demokrat meminta maaf. Menurut Immanuel, hal ini terkait tuduhan SBY dan AHY terhadap pemerintah.

“Dengan ditolaknya KLB Moeldoko melalui pemerintah melalui Yasona dan Mahfud membuktikan pemerintah yang selama ini dituding oleh kader Demokrat tidak benar adanya,” ujar Immanuel, Sabtu (3/4/2021).

Baca Juga: Jokowi Mania Minta SBY dan AHY Minta Maaf ke Presiden Joko Widodo

Immanuel menilai tuduhan itu menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

“Saya meminta SBY, AHY dan seluruh kader Demokrat  meminta maaf kepada Presiden Jokowi, kepada bangsa dan rakyat karena pernyataan yang selama ini selalu mengaitkan istana, ada pernyataan yang membuat gaduh,” kata Immanuel.

Herzaky menanggapi desakan itu dengan menyebut kelompok Moeldoko mestinya yang meminta maaf.

“Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden,” ujar Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTV, Sabtu (3/4/2021).

Herzaky mengatakan, kelompok Moeldoko mesti meminta maaf karena dua alasan. Pertama, Herzaky menilai kelompok Moeldoko kerap menunjukkan perilaku yang tak patut di depan publik.

Baca Juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Klaten, Ketua RT Sebut Pernah Ceramah di Masjid

“Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” kata Herzaky.

Herzaky menyebut, kelompok Moeldoko merugikan pemerintah, utamanya pejabat Kemenkumham yang mesti membuang-buang waktu untuk hal sia-sia.

“Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara,” ujar Herzaky.

Ia pun membantah pihaknya pernah mengaitkan Presiden Jokowi dengan konflik Partai Demokrat. Menurutnya, hubungan Presiden Jokowi dengan Partai Demokrat pun sangat baik.

Baca Juga: Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto Dikabarkan Jadi Saksi Nikah Atta Halilintar - Aurel Hermansyah

“Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” tambah Herzaky.

Pihaknya pun balik menuduh Moeldoko membawa-bawa nama Jokowi dan berusaha membenturkan Presiden dengan Demokrat.

“Jadi, gerombolan Moeldoko lah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” pungkasnya.