Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Drama AHY vs Moeldoko To be continue... - Opini Budiman

Sabtu, 3 April 2021 | 09:04 WIB

Dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat seharusnya selesai, setelah Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menolak kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Jenderal (Purn) Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

Pemerintah tetap mengakui Partai Demokrat pimpinan Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pemerintah menilai, KLB Partai Demokrat tidak memenuhi syarat sesuai AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, khususnya soal peserta KLB.

Publik berharap, keputusan Pemerintah itu bisa meredakan konflik di Partai Demokrat.

Melalui postingan di akun media sosialnya pada Minggu (28/3/2021), Moeldoko merasa didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, dalam KLB Deli Serdang.

Moeldoko melihat ada pertarungan ideologis yang kuat di dalam tubuh Partai Demokrat menjelang tahun 2024.

Langkahnya menerima tawaran jadi Ketua Umum Partai Demokrat, bukan hanya untuk menyelamatkan Partai Demokra, tapi menyelamatkan demokrasi, bangsa dan negara.

Moeldoko pun menegaskan, agar jangan membawa-bawa Presiden Jokowi dalam persoalan ini.

AHY mempertanyakan tarikan ideologis apa yang dimaksud KSP Moeldoko.

AHY selalu menyebut KSP Moeldoko, meski Moeldoko mengatakan, langkahnya jangan dikaitkan dengan Presiden.

Menurut AHY, ideologi Partai Demokrat sudah jelas. Pancasila menjunjung kebhinekaan dan pluralisme.

Dua skenario yang bisa terjadi.

Pertama, Demokrat versi KLB menerima putusan Pemerintah, namun terus melakukan proses delegitimasi terhadap Demokrat pimpinan AHY melalui jalur politik. Termasuk mempersoalkan AD/ART Demokrat 2020 yang katanya bertentangan dengan UU Parpol.

Kedua, kubu KLB Deli Serdang menerima putusan Pemerintah dan mengupayakan rekonsiliasi politik dengan kubu AHY, dengan mengadopsi sejumlah senior Demokrat yang tersingkir.

Akankah Demokrat mampu menyelesaikan konflik kepemimpinan di tubuh partai dan akan mampu mendongkrak suara?

Atau Demokrat gagal mengelola konflik dan berimbas pada merosotnya suara Demokrat?

Elite Demokrat lah yang menentukan.

Penulis : Aryo bimo





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:56
DUBES RI UNTUK TURKI SARANKAN WNI YANG BERENCANA MENGUNJUNGI TURKI MEMILIKI ASURANSI PERJALANAN   SEBANYAK 23 WNI YANG JADI KORBAN KECELAKAAN BUS DI KAYSERI, TURKI, DIPULANGKAN KE TANAH AIR DALAM PEKAN INI   KOREA UTARA MUNDUR DARI OLIMPIADE TOKYO KARENA KHAWATIR COVID-19   BANDARA I GUSTI NGURAH RAI LAYANI 62.345 PENUMPANG SAAT LIBUR PASKAH   PEMERINTAH BERENCANA MENAIKKAN PLAFON KUR UMKM HINGGA RP 20 MILIAR DARI SEBELUMNYA RP 500 JUTA   DUKUNG LARANGAN MUDIK LEBARAN, PEMKOT DEPOK BAKAL MENUTUP SEMENTARA TERMINAL JATIJAJAR PADA 6-17 MEI 2021   TERKAIT LARANGAN MUDIK, DISHUB KOTA BOGOR BELUM PUTUSKAN PENUTUPAN SEMENTARA OPERASIONAL TERMINAL BARANANGSIANG   SIDANG PUTUSAN SELA RIZIEQ SHIHAB DI PN JAKARTA TIMUR DIKAWAL 1.388 PERSONEL PENGAMANAN   MAJELIS HAKIM: SURAT DAKWAAN JAKSA TERHADAP RIZIEQ SHIHAB DI KASUS KERUMUNAN PETAMBURAN DISUSUN SESUAI UU   MAJELIS HAKIM PN JAKARTA TIMUR TOLAK EKSEPSI RIZIEQ SHIHAB UNTUK KASUS KERUMUNAN DI PETAMBURAN, JAKPUS   DENSUS 88 TANGKAP 6 TERDUGA TERORIS DI JAWA TENGAH PASCA-PENYERANGAN DI MABES POLRI   MENPAN DAN RB TJAHJO KUMOLO: JANGAN PERCAYA CALO SAAT DAFTAR SEKOLAH KEDINASAN   KEJAGUNG PERIKSA ANAK DARI MANTAN TERPIDANA BLBI ARTALYTA SURYANI DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI PT ASABRI   PRESIDEN JOKOWI MINTA MENTERI PUPR SEGERA PULIHKAN INFRASTRUKTUR DI NTT DAN NTB YANG TERDAMPAK BENCANA