Pemerintah Tolak Hasil KLB Parti Demokrat, AHY Tetap Jadi Ketua Umum Resmi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang digelar oleh Kubu Moeldoko.

Keputusan pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly yang menyebut jika hasil pemeriksaan sejumlah kelengkapan dokumen fisik dari KLB Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko belum lengkap.

Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko hasil KLB dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen.

Sejumlah dokumen yang dinyatakan belum lengkap di antaranya terkait DPC, DPD, dan surat mandat.

Dalam konferensi pers, Menko Polhukam Mahfud Md membantah adanya tudingan jika pemerintah lambat mengambil keputusan terkait konflik internal Partai Demokrat.

Mahfud menyebut, jika konflik Partai Demokrat hanya dapat diputuskan melalui jalur hukum termasuk penyelesaian sejumlah administrasi kepartaian.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menegakkan hukum terkait kisruh Partai Demokrat.

AHY juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan KLB Partai Demokrat. Dirinya juga mengapresiasi kader Demokrat yang tetap solid untuk mendukung Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya.