Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Ini Kata Marzuki Alie

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memutuskan menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko yang merupakan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Keputusan tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam konferensi persnya di Jakarta pada Rabu, 31 Maret 2021.

Baca Juga: Menkumham Beberkan Alasan KLB Partai Demokrat Ditolak, Salah Satunya Tidak Ada Mandat DPD-DPC

Menanggapi keputusan pemerintah itu, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie, enggan berkomentar banyak.

Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya sedang membuat rilis resmi untuk menanggapi keputusan Menkumham tersebut.

Karena itu, ia mempersilakan untuk menanyakan langsung kepada Muhammad Rahmad selaku juru bicara KLB Partai Demokrat Deli Serdang.

Baca Juga: Tolak KLB Demokrat, Pemerintah Gunakan Rujukan UU Parpol dan AD/ART Tahun 2020

Namun demikian, Marzuki sejak awal sudah menduga bahwa pendaftaran kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang akan ditolak pemerintah.

Itu sebabnya, kata Marzuki, pihak Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang sejak awal sudah siap jika harus menelan pil pahit alias kalah atau ditolak pengesahannya oleh pemerintah.

"Langsung ke Pak Rahmad, nanti ada press release resmi. Kami tahu, kami siap untuk kalah," kata Marzuki saat dihubungi pada Rabu, (31/3/2021).