Larangan Mudik Lebaran, Udah Ada Sejak Zaman Kemerdekaan Lho

SOLO, KOMPAS.TV – Mudik lebaran 2021 resmi ditiadakan oleh pemerintah. Keputusan yang ditetapkan pada Jumat (26/3/2021) tersebut menimbulkan pro kontra terutama bagi para perantau. Apalagi tahun lalu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan larangan mudik di masa pandemi.

Namun sebelum adanya pandemi Covid-19, pembatasan dan larangan mudik juga pernah diterapkan di Indonesia.

Dikutip dari Historia, bertepatan dengan Idul Fitri tahun 1946, terjadi pertempuran antara pejuang Republik Indonesia dengan pasukan Inggris di Padang dan Cibeber.

Peristiwa ini kemudian dimuat dalam laporan Kantor Berita Antara pada 30 Agustus 1946 bertajuk ‘Pertempoeran pada hari Lebaran’. Koran Kedaulatan Rakjat edisi 31 Agustus 1946 juga memuat peristiwa ini sebagai headline.

Masyarakat terhalang untuk mudik akibat terjadinya kontak senjata dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Akses transportasi juga masih terbatas dan hanya bisa diakses ke beberapa daerah di Jawa Tengah.

17 tahun setelah merdeka, pemerintah Indonesia sempat mengeluarkan anjuran untuk tidak mudik. Hal ini dilatarbelakangi oleh upaya Indonesia untuk merebut Irian Barat, dan situasi ekonomi juga tengah sulit.

Anjuran ini pun dimuat dalam koran Kedaulatan Rakjat tanggal 2 Maret 1962 dan harian Nasional edisi 2 Maret 1963.

Saat itu aturan khusus Surat Permintaan Memesan Kartjis (SPMK) dibuat bagi pemudik yang menggunakan kereta api, untuk menyaring dan mengurangi calon pemudik dari Jakarta ke kota-kota di Jawa.

Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan larangan mudik melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Covid-19.

Sejalan dengan aturan tersebut, pemerintah juga membatalkan program mudik gratis pada Lebaran 2020.

Melalui kebijakan pelarangan mudik, diharapkan dapat meminimalkan pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya yang berisiko menularkan virus.(*)

Grafis: Agus Eko