Epidemiolog Usul Pemerintah Setop Semua Transportasi Publik Selama Larangan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ahli Epidemiologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr Yudhi Wibowo meminta pemerintah konsisten dan tegas dalam menerapkan aturan larangan mudik Lebaran tahun ini.

Ketegasan itu bisa diimplementasikan dengan menghentikan semua layanan transportasi publik selama larangan mudik berlaku.

"Apabila benar-benar serius, lebih ekstremnya semua transportasi publik off selama tanggal 6-17 Mei 2021. Terutama transportasi orang, meskipun tahun lalu ada kasus memaksa mudik dengan ikut truk, mobil boks dan mobil angkutan barang lainnya," kata Yudhi seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (29/03/2021).

Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik! Ini Jawaban RK

Yudhi juga mengusulkan, masa berlaku surat bebas Covid-19, baik dari hasil tes cepat atau PCR diperpendek. Kemudian dilakukan penyekatan di perbatasan tiap kabupaten dan kota.

Ia mengingatkan, tahun lalu pemerintah juga sudah melarang mudik namun tetap terjadi lonjakan mobilitas penduduk.

"Larangan bepergian atau mudik saat libur hari raya keagamaan sudah diterapkan sejak adanya pandemi, tapi apa yang terjadi di lapangan. Tetap saja terjadi lonjakan mobilitas penduduk dan tampaknya hal ini dibiarkan oleh pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Gibran Tegas Larang Mudik ke Solo, Ungkap Alasan Ini

Pemerintah memang telah melarang mudik lebaran tahun ini. Namun, masyarakat yang harus berpergian karena ada pekerjaan atau urusan dinas, masih diperbolehkan.

"Untuk urgensi masyarakat yang pergi ke luar kota, kalau ASN itu nanti akan ditentukan oleh lembaga tempat dia bekerja. Nanti akan ada panduannya dari Kementerian PAN RB. Sedangkan untuk swasta nanti oleh Menaker, " jelas Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/03/2021).

Untuk mendukung kegiatan masyarakat yang terkait dengan tugas, Kementerian Perhubungan akan tetap menyediakan transportasi darat, laut, dan udara dengan jumlah yang terbatas.

Baca Juga: Penerapan SIKM saat Larangan Mudik Lebaran 2021, ini Kata Anies

"Sedangkan untuk angkutan barang justru akan diperlonggar, karena dengan dilarangnya mudik lalu lintas jalanan tidak akan sepadat biasanya, " kata Muhadjir.

Alasan utama pemerintah melarang mudik tahun ini adalah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity lewat vaksinasi dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Apalagi, menurut pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro alias PPKM Mikro telah cukup baik dilakukan dalam satu bulan terakhir.

Kebijakan yang berlaku sampai tingkat RT dan RW itu, diklaim pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat penularan Covid-19 di Tanah Air. Sehingga pemerintah tidak ingin kebijakan itu sia-sia kalau kasus Covid-19 kembali meningkat akibat mudik.