JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus PDIP Effendi Simbolon memberi gelar Bapak Naturalisasi kepada Kepala Staf Presiden Moeldoko. Gelar ini muncul berkaitan dengan penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat oleh Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Effendi mengungkapkan hal itu dalam sebuah acara diskusi virtual menyoal regenerasi di partai politik. Ia menyindir Moeldoko yang bukan kader Partai Demokrat, tetapi dapat menjadi ketum lewat KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Ini Sikap KPK Soal Desakan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Buka Kasus Korupsi Proyek Hambalang
Sindiran itu muncul berkaitan dengan bantahan Puan Maharani akan maju dalam Pilpres 2024 bersama Moeldoko, seperti isi sebuah poster yang pernah beredar luas.
“Pastinya bercanda itu (poster Puan-Moeldoko). Karena saya termasuk yang mendukung Puan untuk maju, tapi bukan sama Pak Naturalisasi. Nanti ada saatnya, ada waktunya, tapi nanti,” kata Effendi, Sabtu (27/3/2021).
Ia juga menyoroti isu perpecahan Partai Demokrat yang menjadi bahan perbincangan hingga saat ini. Anggota Komisi I DPR itu juga membanggakan persatuan PDIP di bawah Megawati Soekarnoputri.
“Istilah perekat itu seolah-olah ada yang retak, itu dinamika di negeri seberang, ada di kos-kosan seberang itu. Kalau Bu Mega memang figur pimpinan kami di PDIP,” ujar Effendi.
Baca Juga: Disebut Rizieq Shihab Sebagai Penghasut Kerumunan di Bandara, Ini Jawaban Mahfud MD
“Agak berbeda ya dengan perdebatan di negeri seberang itu, yang masih dipertentangkan itu, siapa pendiri, siapa yang melahirkan, siapa penggagas, kalau kita ini memang bulat yang membawa PDIP itu Megawati Soekarnoputri,” tegas Effendi lagi.
Effendi mengungkapkan, sebenarnya ada pula perbedaan pendapat di PDIP, termasuk saat memilih Joko Widodo maju Pilpres 2009. Namun, mereka tetap bersatu di bawah pimpinan Megawati.
“Ketika menetapkan seorang Joko Widodo itu ada hak prerogatif (Megawati). Karena di internal PDI Perjuangan sendiri itu tidak bulat,” tutur Effendi.
“Kalau PDI Perjuangan itu tidak ada (faksi). Tunggal. Megawati Soekarnoputri (pemimpinnya),” kata Effendi.
Baca Juga: Terdakwa Suap Bansos Juliari Batubara Menyebut Kader PDIP Sering ke Ruangannya
Sementara, Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio beranggapan, PDIP akan kesulitan melakukan regenarasi ketum selain trah Soekarno.
"Siapapun pengganti Bu Mega, trahnya ada dua, trah Soekarno dan non-Soekarno, itu akan jadi menarik jika PDIP bisa menempatkan orang non-trah Soekarno sebagai ketum parpol," ujar Hendri di Youtube MNC Trijaya, Sabtu (27/3/2021).
"Tapi kalau kita lihat sejarahnya, itu mungkin akan sulit membentuk non-trah Soekarno," tambah Hendri.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.