Ketua PP Muhammadiyah Kritik Rencana Pemerintah Impor Beras Sebanyak 1 Juta Ton

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengkritik rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton.

Kritik tersebut dilayangkan karena rencana itu mencuat saat masa panen raya pertama tahun ini berlangsung yakni sepanjang Maret-April 2021.

Baca Juga: Ribut Impor Beras, Mendag Lutfi: Salahkan Saya Jangan Pak Menko, Pak Mentan, dan Dirut Bulog

“Mengapa dalam kasus beras ini kok yang terjadi seperti ini? Kenapa kok tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden?" kata Anwar yang juga pengamat sosial ekonomi dan keagamaan melalui keterangan resminya, Minggu (21/3/2021).

Anwar merasa perlu mempertanyakan rencana kebijakan pemerintah itu. Sebab, kalau alasannya adalah kualitas produk beras dalam negeri yang tidak memenuhi standar, lalu siapa nantinya yang akan membeli beras rakyat.

"Diekspor tentu jelas tidak bisa. Lalu oleh para petani kita akan dijual ke mana beras tersebut sementara mereka perlu uang," ujarnya.

Baca Juga: Mendag: Saya Jamin Tidak Ada Impor Beras Saat Panen Raya

Dalam kasus seperti ini, Anwar menilai, pemerintah seharusnya hadir membela rakyat, dalam konteks kasus ini yakni para petani. 

Selain itu, Anwar juga menyoroti masalah impor beras karena merupakan cerminan dari buruknya koordinasi antara para pejabat negara, sehingga informasi dan sudut pandang berbeda.

“Yang saya inginkan, jangan ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang merugikan rakyatnya," ujar dia.

"Semangat yang ada dalam ucapan Jokowi ‘cintai dan belilah produk dalam negeri’ ya tujuannya adalah jelas agar kita bisa memperbaiki nasib rakyat kita dan menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi mereka."

Baca Juga: Petani Tolak Kebijakan Pemerintah Impor Beras, Karena Dinilai Merugikan