Mentan Sebut Impor Beras Baru Wacana, DPR Ungkap Fakta akan Ada MoU Minggu Depan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton menimbulkan protes publik. Bahkan Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, pihaknya belum tentu melaksanakan penugasan itu karena stok beras menumpuk di gudang Bulog.

Namun Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, kebijakan impor beras 1 juta ton baru bersifat wacana. Belum ada kepastian hal itu akan direalisasikan.

"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (18/3/2021).

Tapi menurut Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, pemerintah akan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk impor beras pada pekan depan.

Baca Juga: Guru Besar IPB: Kalau Pakai Data BPS, Harusnya Pemerintah Tak Impor Beras di Bulan Maret

"Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Thailand," ujar Sudin seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (19/03/2021).

Media Thailand Bangkok Post melaporkan, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

Mentan Syahrul pun mengaku tidak tahu tentang tentang hal itu. Menurut dia, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana tersebut. Lantaran yang ditugaskan untuk mengimpor beras adalah Perum Bulog.

'Kementan bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga, termasuk beras, di sepanjang tahun ini khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran, " terang Syahrul.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Daripada Impor, Mending Beli Beras Jabar yang Surplus