Alasan Pemerintah Tunda Penggunaan Vaksin AstraZeneca

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jumlah negara yang menunda penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca terus bertambah.

Keputusan itu ditempuh setelah penemuan kasus penggumpalan darah penerima vaksinasi di beberapa negara Eropa.

Pihak Kementerian Kesehatan Indonesia juga mengikuti penundaan distribusi dan penggunaan vaksin ini menunggu rekomendasi susulan BPOM.

Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia menyebut BPOM dan para ahli sedang mencocokkan kriteria penerima vaksin Sinovac dengan data vaksin AstraZeneca.

Kemenkes RI menyebut ditemukan 40 kasus penggumpalan darah dari penerima vaksin AstraZeneca di dunia.

Sementara total penerima vaksin ini sudah mencapai 17 juta orang.

17 negara termasuk Indonesia menarik keputusan awal dan menunda penggunaan vaksin ini.

Lima negara seperti Thailand, Kongo, Arab Saudi, Australia, dan Inggris, memilih melanjutkan dan dua negara lain memilih menghentikan penggunaan.

Direktur jenderal badan kesehatan dunia WHO, Tedros Adhanom merespon temuan kasus pembekuan darah penerima vaksin AstraZeneca.

Tedros menyebut kejadian ini belum tentu berkaitan langsung dengan vaksinasi dan sesuai protokol akan menginvestigasi lebih lanjut.

“Temuan ini tidak berarti kejadian itu terkait langsung dengan vaksinasi Covid-19, tetapi sesuai protokol investigasi akan diterapkan dan ini menunjukkan sistem penelusuran serta kontrol yang efektif sudah berjalan,” ujarnya.

BPOM sendiri pada 9 Maret 2021, sehari setelah kedatangan 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca ke tanah air telah mengeluarkan izin penggunaan emergensi lebih awal di bulan Februari.

Indonesia akan menerima 11,7 juta dosis vaksin AstraZeneca lewat dua jalur diplomasi multilateral dan bilateral hingga akhir bulan Mei nanti.

Vaksinasi terus dikebut pemerintah untuk mencapai target termasuk menghindari masa kedaluwarsa semua jenis vaksin.

Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi? 

Simak dialog lengkapnya bersama Mantan Direktur Regional WHO Searo, Candra Yoga Aditama, dan Tenaga Ahli Utama KSP Bidang Pembangunan Manusia, Brian Sri Prahastuti.