Desas-desus Presiden Jabat 3 Periode dan Dampaknya Terhadap Amandemen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gaduh isu wacana presiden yang akan jabat tiga periode dilontarkan oleh Amien Rais. Mantan ketua MPR ini melontarkan pernyataan yang menuding adanya scenario agar masa jabatan Presiden Joko Widodo berlangsung selama tiga periode.

Dalam video yang dibagikan melalui YouTube itu, Amien Rais juga mengatakan skenario masa jabatan tiga periode akan diusulkan dalam sidang istimewa.

Amien menyinggung pemerintahan Jokowi ingin menguasai lembaga tinggi.

Tidak hanya presiden, sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD pun buka suara atas tudingan Amien Rais. Selama ini tidak ada pembahasan wacana itu di lingkup kabinet.

Ide atau gagasan presiden tiga periode dinilai PKS berbahaya.

Ketua DPP Pks Mardani Ali Sera meminta masyarakat wajib menjaga agar tidak ada gagasan ataupun ide presiden tiga periode.

Putusan mengenai perubahan masa jabatan presiden harus melalui amandemen UUD 1945 dan itu tidaklah mudah.

UUD 1945 saat ini sudah mengalami 4 kali perubahan. Jika diusulkan kembali diamandemen, maka ada sejumlah pasal yang harus dipenuhi.

Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat.

Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Setelah pengusul memenuhi kuorum, maka dibawa ke sidang MPR untuk disetujui.

Selanjutnya, sidang MPR itu harus dihadiri sedikitnya oleh 2,3 anggota MPR atau sebanyak 474 anggota legislator,senator.

Yang menjadi pertanyaan, akankah UUD 1945 kembali diamandemen dan apakah nantinya berubah sikap presiden yang enggan menjabat 3 periode?

Simak pembahasannya bersama Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari, dan juga ada Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin.