Disebut Dipinang Moeldoko dan Marzuki Alie Masuk Demokrat, Ini Kata Mantan Wakapolri Syafruddin

JAKARTA, KOMPAS.TV- Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Syafruddin membantah pernah diajak Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko bergabung dalam kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara. Syafruddin juga membantah ada ajakan bergabung dari Marzuki Alie untuk hal yang serupa.

“Membantah keras pernah diajak gabung oleh Moeldoko dan Marzuki Ali,” singkat Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Syafruddin melalui pesan tertulis yang diterima Kompas.TV pada Senin (15/3/2021).

Baca Juga: Kisah Keluarga Bersitegang Soal Partai Demokrat, Ayah Dipecat karena Dukung KLB, Anak Pilih AHY

Sebelumnya tersiar kabar, Syafruddin diajak Moeldoko dan Marzuki Alie terlibat dalam Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang. Kabar tersebut diungkapkan oleh Syahrial Nasution sebagai Deputi Balitbang Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Syafruddin dihubungi oleh Marzuki Alie dan Darmizal. Diminta jadi waketum PD versi KLB abal-abal. Dia menolak,” ujarnya.

Dalam ceritanya, Syahrial mengatakan kabar Moeldoko dan Marzuki Alie menghubungi Syafruddin diperolehnya dari sumber tepercaya.

Baca Juga: Peserta KLB Demokrat Dapat Rp 100 Juta, Herman Khaeron: Dari Mana dan Uang Siapa?

“Sampai akhirnya, Moeldoko menghubungi langsung, juga ditolak,” ucap Syahrial.

Bagi Syahrial, upaya-upaya yang dilakukan oleh kubu Moeldoko dan Marzuki Ali terhadap Partai Demokrat jelas-jelas kudeta.

“Artinya, ini kudeta. Karena, kegiatannya dilaksanakan dulu. Tidak didaftarkan, karena memang susunan kepengurusannya belum ada. Legalitasnya nggak benar. Menggunakan tangan kekuasaan untuk mempengaruhi DPC-DPC dan DPD-DPD pemilik hak suara,” ujarnya Syahrial.

Seperti diketahui, Partai Demokrat tengah menghadapi konflik pasca-KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021. KLB yang digelar oleh Sebagian besar mantan kader Partai Demokrat menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat berdasar AD/ART 2005. Fakta ini, kemudian direspons oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai Partai Demokrat abal-abal.