Soal Konflik Senjata oleh KKB Papua, Ahli Ungkap Adanya Faktor Ekonomi & Eksploitasi Tambang Emas

KOMPAS.TV - Konflik senjata di Papua, belum tuntas. Beberapa hari lalu, baku tembak antara TNI dengan KKB kembali terjadi di Intan Jaya, Papua.

Baku tembak terjadi saat salah seorang personel TNI berpatroli rutin di Kampung Puyagia, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Sekitar 5 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata pimpinan Undianus Kogoya, membawa sepucuk senjata laras panjang.

Kontak balasan dari aparat membuat 2 orang tertembak dengan 1 anggota KKB tewas di lokasi kejadian. Sementara satu lainnya, melarikan diri bersama anggota KKB lainnya.

Usai baku tembak, Kapolres Intan Jaya, AKBP Sandi Sultan mengatakan, situasi di Sugapa Intan Jaya sudah kembali aman dan kondusif.

Entah sampai kapan situasi aman dan kondusif. Namun yang pasti, roda pemerintahan tak dapat berjalan normal jika baku tembak kembali terjadi. Belum lagi warga sipil yang justru, menjadi korban.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid juga menyebutkan jika konflik senjata ini juga disebabkan adanya perebutan sumber daya ekonomi. Pasalnya, Intan Jaya khususnya di Distrik Supaga merupakan daerah potensi tambang emas.  Area tersebut merupakan lahan bekas PT Freeport yang belum terjamah kandungannya. 

Adanya rencana penambangan Blok Wabu oleh PT Aneka Tambang Tbk inilah yang dikhawatirkan semakin meningkatkan eskalasi konflik bersenjata di Intan Jaya. 

Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua, Yorrys Raweyai menyebutkan ada kekecewaan yang berkepanjangan dari generasi ke generasi yang melatarbelakangi KKB Papua.  Selain itu, kurangnya mediasi, dialog dan kesepakatan antara pemerintah dan sejumlah ormas di Papua menyebabkan kasus ini tak pernah usai. Yorrys juga menegaskan jika selalu dibiarkan, maka dikhawatirkan 10 tahun mendatang pun, situasi seperti ini tidak akan menemui titik akhir. 

Simak dialog selengkapnya bersama Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Benny Mamoto. Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua, Yorrys Raweyai dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.