Mardani Ali Sera: Diamnya Pak Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Pak Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, aksi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terhadap Partai Demokrat berpotensi memberi pengaruh buruk bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Mardani menilai kapasitas Moeldoko sebagai (KSP) sangat rentan ditafsirkan langkahnya diketahui dan disetujui oleh Presiden Jokowi.

“Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi. Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko,” kata Mardani Ali Sera, Senin (8/3/2021).

“Karena itu Pak Jokowi ditunggu aksinya segera. Pak Jokowi, ini jadi preseden buruk dan warisan buruk bagi kebangkitan Pak Jokowi ke depannya akan dibaca sejarah seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Baca Juga: Max Sopacua: Kami Segera Daftarkan Hasil KLB Partai Demokrat ke Kemenkumham

Lebih lanjut, Mardani menuturkan kisruh Partai Demokrat adalah musibah bagi demokrasi. Sebab, sambungnya, demokrasi hanya akan sehat ketika partai politiknya sehat.

“Bahwa ada perpecahan atau faksi dalam partai politik sesuatu yang niscaya. Tetapi ada elemen kekuasaan apa lagi figur masih aktif masuk campur dari luar. Maka ini akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi kesehatan partai politik di Indonesia Dan otomatis juga kesehatan demokrasi di Indonesia,” kata Mardani.

“Karena itu kasus KLB Partai Demokrat ini mesti menjadi perhatian dari pemerintah sebagai pembina seluruh partai politik dan penjaga demokrasi di negara kita,” ujarnya.

Baca Juga: Bawa 5 Kontainer Dokumen, Partai Demokrat Kubu AHY Buktikan Legalitas

Tak hanya itu, Mardani juga menilai aksi Moeldoko juga bisa melahirkan asumsi penggembosan pada Partai Demokrat. Hal ini, saambung Mardani, sangat masuk akal karena Partai Demokrat dan PKS berada adalah oposisi bagi pemerintahan.

“Karena PKS dengan tegas menyatakan oposisi dan Demokrat akan bergabung atau sudah bergabung maka persepsi publik bahwa oposisi akan digembosi wajar. Saya khawatir bahwa nanti publik akan punya gagasan ataupun asumsi liar, ini bagian dari upaya amandemen konstitusi untuk tiga periode. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya,” ucapnya.

Seperti diberitakan, KSP Moeldoko yang sebelumnya membantah ingin mengambilalih Partai Demokrat kini menjabat Ketua Umum dari hasil KLB Partai Demokrat Tandingan. Agus Harimurti Yudhoyono pun menegaskan, jika KLB yang digelar di Deli Serdang illegal dan inkonstitusional. Dalam persoalan ini, AHY mengatakan tidak ada pemilik suara sah di tingkat DPD yang datang ke Deli Serdang untuk memberikann hak suaranya ke Moeldoko.