Pengamat: Partai Demokrat Akan Kehabisan Energi di 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat dinilai akan kehabisan energi untuk mencapai target di pemilu 2024 akibat pertarungan faksionalisasi. Sebaiknya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Moeldoko melakukan pendekatan politik ketimbang menempuh upaya hukum.

Hal tersebut dikemukakan Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito kepada Kompas.TV, Senin (8/3/2021).

“Menurut saya SBY perlu menggunakan pendekatan ketokohan politiknya itu untuk negosiasi dan merangkul serta mengajak duduk bareng,” kata Arie.

Baca Juga: Partai Demokrat Diambil Secara Ilegal dan Inkonstitusional, AHY: Kita Lawan

“SBY dan Moeldoko perlu pendekatan politik, toh mereka berdua khan dulu berteman jadi perlu ketemu bareng,” tambah Arie.

Bagi Arie, sengketa politik yang di bawa ke ranah hukum atau pengadilan hanya akan melahirkan kelelahan. Karena, sambung Arie, sejauh ini demokrasi hanya dimanfaatkan partai politik saat sengketa dengan pendekatan hukum.

“Padahal pendekatan keterampilan politik adalah debat dan negosiasi, itu seni politik demokrasi yang dianjurkan dibandingkan sekadar larinya ke pengadilan,” ujarnya.

“Kalau mau pragmatis pasti larinya ke ranah hukum, nanti disitu saling melaporkan,” tambahnya.

Arie menambahkan, situasi yang dialami di Partai Demokrat juga terjadi dengan beberapa partai politik lain di Indonesia. Sebab, dalam sejarah politik, kekuasaan berproses dan kemampuan parpol diuji. Pembedanya, lanjut Arie, ujian Partai Demokrat kebetulan melibatkan tokoh yang ada dalam irisan kekuasaan.

Baca Juga: Politikus Demokrat Sebut Ada Kekuatan Besar di Balik Terpilihnya Moeldoko Jadi Ketum

“Sekali lagi, ini ramai karena Moeldoko kebetulan KSP, jadi spekulasi dalam melihat kasus ini pasti dari berbagai sisi,” ucapnya.

Untuk itu, Arie mengingatkan agar pemerintah bersikap fair karena yang berkonflik dengan Partai Demokrat adalah seorang dalam kekuasaan. Publik, kata Arie, tentu saja akan mengamati, mengikuti, dan menilai kerentanan politik diselesaikan dengan cara apa.

“Menurut saya, pasti pemerintah akan hati-hati dalam bersikap. Karena kebetulan salah satu aktor yang berkonflik kebetulan menjabat di KSP,” katanya.

“Disitulah Kemenkumham atau peradilan dituntut independensinya,karena pasti publik membaca secara kritis,” tambahnya.