Partai Demokrat Diambil Secara Ilegal dan Inkonstitusional, AHY: Kita Lawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan akan melawan pengambilalihan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional.

Hal tersebut dikemukakan AHY dalam kegiatan Tatap muka dengan DPD DKI Jakarta di Cibubur 17 Februari 2021 yang kemudian dimuat dalam YouTube Agus Yudhoyono, Senin (8/3/2021). “Kita lawan,” tegas AHY.

AHY dalam video berdurasi 3 menit 38 detik menuturkan jika pengambilalihan Partai Demokrat secara illegal dan inkonstitusional bukan hanya melibatkan kekuasan semata. Pengambilalihan Partai Demokrat, kata AHY, juga menggunakan kekuatan uang yang sangat besar.

Baca Juga: Politikus Demokrat Sebut Ada Kekuatan Besar di Balik Terpilihnya Moeldoko Jadi Ketum

“Termasuk money power, menggunakan uang. Katanya disiapkan unlimited jumlahnya dan mau dihantam ke pemilik suara,” beber AHY.

Sebelumnya, AHY membantah jika partai yang dipimpinnya dalam kondisi yang terpecah belah. Tudingan tersebut, dinilai AHY sebagai pernyataan yang tidak beralasan.

“Kata ada yang mengatakan Demokrat pecah sekarang terpecah-pecah, nggak beralasan, karena kita juga terus melakukan konsolidasi. Tapi semua masukan itu kita terima sebagai upaya memperbaiki diri. Kalau dikasih masukan saya senang, kritik bagus,” ujar AHY.

Baca Juga: Pemerintah Masih Akui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Seperti diberitakan Jumat (5/3/2021), terjadi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB tersebut menghasilkan sejumlah keputusan di antaranya menujuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Kondisi ini direspons AHY dan SBY pada hari yang sama dilaksanakannya KLB. Di tempat berbeda AHY menegaskan jika KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

Tak hanya AHY, SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga angkat bicara. Ia tidak hanya menegaskan jika KLB Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak sah.

Lebih dari itu, SBY menilai perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria, dan nilai-nilai moral.