Pengamat: KSP Moeldoko Sebaiknya Mundur, Tak Boleh Rangkap Ketum Partai

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Politik Yunarto Wijaya mengkritisi aksi Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menerima penunjukan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat di KLB Partai Demokrat Deli Serdang pada Jumat (5/3/2021).

Menurut Yunarto, KSP Moeldoko sebaiknya mundur. Yunarto menjelaskan sebaiknya selaku Kepala Staf Presiden, Moeldoko tak merangkap menjadi Ketua Umum Partai.

"Yang jauh lbh penting dari urusan internal partai demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai," tulis Yunarto di akun Twitternya (6/3/2021).

Baca Juga: SBY: Moeldoko yang Bersekongkol Benar-Benar Tega dan dengan Darah Dingin Lakukan Kudeta

Lebih lanjut Yunarto mengatakan karena jabatan tersebut jelas mewakili kepala pemerintahan.

"Menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas2 mewakili wajah kepala pemerintahan/negara," tulis Yunarto.

Dalam KLB tersebut Moeldoko pun menyatakan menerima menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan berterima kasih kepada para peserta KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, karena telah meminta saya untuk menjadi  Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan Terima Kasih, dan itu saya terima", papar Moeldoko dalam pidatonya tersebut.

Video Editor: Agung Ramdhani