Pengamat: KLB Deli Serdang Menguji Demokrasi di Rezim Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kemelut Partai Demokrat yang menimbulkan kongres luar biasa di Deli Serdang dan membawa nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menjadi ujian bagi rezim pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ujian buat pemerintahan Jokowi, bahwa ketika ada nama KSP muncul, diangkat menjadi ketua umum di KLB Demokrat kemarin, bagaimana uji demokrasi dalam rezim ini akan terlihat," kata pengamat politik Yunarto Wijaya kepada Jurnalis KompasTV Jonah Hamonangan, Sabtu (6/3/2021).

Menurut Yunarto, secara kode etik seharusnya pejabat Istana Negara yang sudah menerima tawaran sebagai ketua umum partai tidak lagi merangkap jabatan.

"Eloknya, anggota kabinet pun harusnya tidak menjadi pengurus partai. Apalagi seorang KSP yang menunjukkan wajah kepala pemerintahan atau kepala negara," tutur Direktur Eksekutif Charta Politika ini.

Karena hal itu akan berpotensi menjadi konflik kepentingan di masa mendatang.

Baca Juga: Andi Mallarangeng Ragu Manuver Moeldoko Rebut Partai Demokrat Tidak Diketahui Presiden Jokowi

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, menurut Yunarto, juga akan menjadi beban bagi Presiden Jokowi.

Karena Presiden Jokowi akan selalu dikait-kaitkan dengan penyelenggaraan KLB Deli Serdang yang disebut-sebut Partai Demokrat kubu AHY sebagai KLB yang ilegal dan abal-abal.

"Seakan-akan ada politik Istana yang bermain," ucapnya.

Jadi seharusnya Jokowi mengambil posisi yang tegas di situasi ini. Seperti meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau menggantinya.

"Pak Jokowi sendiri bisa memilih orang yang memang bisa fokus membantu kinerja Istana, terutama dalam situasi pandemi ini."

Baca Juga: Moeldoko: Saya Punya Pengalaman di Militer dan Pemerintahan