Pengamat: KLB Demokrat Untungkan Rezim Berkuasa, Kendaraan Politik Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum tandingan Agus Harimurti Yudhoyono. Para pengamat politik melihat KLB ini sebagai peristiwa politik yang tak menguntungkan rakyat.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara ini sebagai atraksi para elit politik yang tak menguntungkan rakyat.

Sementara, masyarakat Indonesia masih harus menghadapi pandemi Covid-19 dan kesulitan ekonomi.

Baca Juga: Permintaan AHY pada Jokowi Usai Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB

“Keprihatinan muncul dengan atraksi politik semacam ini dimana para elit hanya sebetulnya berkompetisi. Jadi elite ini berkompetisi di era di unnormal saat ini yang di mana sebagian besar masyarakat ini berjibaku bagaimana menanggulangi dampak dahsyat dari Covid-19,” tegas Siti pada Kompas TV.

Siti mengatakan, KLB Demokrat ini bukan hal menarik. Kehebohan ini menurutnya, hanya menguras energi dan perhatian masyarakat.

“Sementara, elitnya bersaing luar biasa hanya berpikir (Pemilu) 2024. Karena syahwat politik yang tak terkendali, seperti ini dimuntahkan dalam subuhan politik atraksi, yang sangat amat tidak menarik, membebani masyarakat, dan menguras energi perhatian,” ujar Siti.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago juga mempertanyakan pelemahan Partai Demokrat.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Saya Dukung AHY, Jangan Diganggu-Ganggulah Kasihan

“Dalam kasus KLB, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat kecuali rezim yang berkuasa,” jelas Pangi dalam pernyataan resmi, Jumat (5/3/2021).

Pangi juga sepakat bahwa KLB ini terkait dengan kepentingan politik menuju Pilpres 2024.

“Bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024,” ujar Pangi.

Menurut Pangi, jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) juga perlu disoroti. Ia berkali-kali mengingatkan soal komitmen Moeldoko untuk tidak ikut campur urusan internal Partai Demokrat.

Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD, sejawat Moeldoko di pemerintahan mengakui KLB Demokrat sebagai masalah internal. Ia mengaku, pemerintah tak ikut campur.

Baca Juga: KLB Demokrat di Deli Serdang, Mahfud Sebut Pemerintah Tidak Bisa Melarang Karena Masalah Internal

“Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb,” tulis Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd.

Mahfud menyebut, masalah internal ini baru menjadi masalah hukum, bila ketua umum tandingan Partai Demokrat mendaftarkan diri ke Kemenkuhmah. Ia tak menyebut sama sekali nama Moeldoko yang terlibat dalam KLB kontra AHY itu.