Militer Myanmar Kepada Utusan Khusus PBB: Kami Siap Menghadapi Sanksi dan Isolasi

NEW YORK, KOMPAS.TV - Militer Myanmar mengatakan akan menghadapi sanksi dan isolasi setelah kudeta 1 Februari, tutur Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener hari Rabu (3/3/2021) setelah berkomunikasi dengan pihak militer Myanmar, Tatmadaw.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (04/03/2021), PBB mendesak negara-negara untuk "mengambil tindakan yang sangat kuat" untuk memulihkan demokrasi di negara Asia Tenggara itu.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan 38 orang tewas pada Rabu, (03/03/2021), hari paling berdarah sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil yang sah, pada hari dimana pemerintahan baru hasil pemilu November tahun lalu akan dilantik, 1 Februari lalu.

Baca Juga: Korban Tewas di Myanmar Mencapai 38 Orang, PBB: Hari Paling Berdarah Sejak Kudeta

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan dan menahan seluruh pemimpin politik sipil yang berlawanan dengan militer seperti Aung San Suu Kyi dan jajaran pemimpin Liga Nasional Untuk Demokrasi NLD, yang memenangkan pemilu November lalu. 

Militer menuding pemilu November lalu penuh kecurangan, sementara KPU Myanmar melihat tidak ada bukti kuat kecurangan massal dan pemilu dianggap sudah berlangsung adil. 

Schraner Burgener mengatakan, dalam percakapannya dengan deputi pemimpin tertinggi dewan militer Myanmar Soe Win, dia sudah memberi peringatan militer Myanmar akan menghadapi tekanan keras dari banyak negara serta isolasi sebagai reaksi atas kudeta.

Baca Juga: Korban Tewas Sudah 33 Orang, Rakyat Myanmar Terus Melawan Kekerasan Aparat Dengan Heroik

Jawabannya adalah, tutur Schraner Burgener,"Kami terbiasa dengan sanksi, dan kami selama ini bertahan," tutur Schraner Burgener di New York.