Kader Partai Demokrat: Jangan Memaksakan Diri Membuat KLB Bodong

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa  menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat saat ini sama dengan mengancam demokrasi. Sebab KLB tidak mendapatkan restu dari Ketua Majelis Tinggi atau diminta minimal 2/3 DPD dan 1/2 DPC.

Sedangkan DPD diklaim 100 persen sudah menolak KLB. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua MTP dan para DPC sudah menolak KLB. Sehingga ia heran jika wacana KLB dipaksakan.

"Jangan memaksakan diri membuat KLB bodong. Sudah mantan kader, masih saja mau ikut-ikutan mengurus Partai Demokrat. Lebih baik waktunya dipakai buat bantu rakyat saja yang sedang kesulitan karena pandemi dan bencana," kata Herzaky dalam keterangan pers, Rabu (3/3/2021).

Baca Juga: Politisi Partai Demokrat: KLB Bentuk Gangguan Terhadap Kepemimpinan AHY

Selain itu, Herzaky juga menyebutkan bahwa hal ini merupakan ancaman demokrasi."Ini ancaman bagi demokrasi jika perilaku abuse of power ini dibiarkan. Bisa menjadi preseden buruk untuk demokrasi Indonesia," kata Herzaky 

Herzaky merasa prihatin jika wacana KLB Demokrat justru seakan menghalakan segala cara. Ia menyindir para penggagas KLB bekerjasama dengan oknum di lingkaran penguasa.

Baca Juga: Jhoni Allen: Partai Demokrat Milik Rakyat Bukan Dinasti, Saya Saksi Utama Kudeta SBY

"Memaksakan KLB yang tidak sesuai dengan aturan (inkonstitusional), dengan peserta yang sekedar kader yang dijadikan perwakilan daerah meskipun bukan pemilik suara sah (ilegal)," katanya.