ROMA, KOMPAS.TV - Pengadilan dimulai di Sisilia pada Selasa untuk 97 tersangka anggota Mafia dan profesional kerah putih yang dituding bersekongkol dengan mafia, dalam kasus penggelapan dana subsidi pertanian Uni Eropa senilai belasan juta euro, seperti dilansir Associated Press, Rabu, (03/03/2021).
Dalam dakwaan persidangan, di pengadilan Messina, jaksa penuntut menuduh bahwa klan Cosa Nostra setempat, dengan bantuan notaris dan birokrat yang menangani dokumen tersebut, berhasil mendapatkan 10 juta euro (sekarang 12 juta dollar AS) dalam bantuan Uni Eropa mulai tahun 2013 untuk lahan penggembalaan yang luas di sebuah taman di timur Sisilia yang dikenal sebagai Nebrodi.
Yang membantu penyelidik untuk mengungkap dugaan penipuan ini adalah seorang pria setempat, Giuseppe Antoci. Dia melaporkan seluruh peristiwa serta menentang intimidasi kekerasan oleh mafia, dan mafia menghujani mobil antipeluru pelapor dengan peluru. Namun pelapor dan keluarga selalu lolos tanpa cedera.
Baca Juga: Bos Mafia Italia Menang Gugatan, Boleh Setel Lagu dan Tonton TV di Penjara
Kasus ini melibatkan dua klan mafia yang saling bersaing yang beroperasi di sekitar Tortorici, di dalam Taman Nasional Nebrodi yang luas di timur laut pulau itu.
Tetapi kelompok-kelompok itu memiliki pengaruh lebih jauh, termasuk hubungan dengan Cosa Nostra yang terkenal di Palermo, kata hakim.
Penipuan tersebut secara sistematis melibatkan lokasi bidang tanah di dalam wilayah yang pemiliknya belum mengajukan permohonan subsidi Uni Eropa, kemudian membuat akta kepemilikan palsu atas tanah tersebut atau memaksa pemilik untuk menulis kontrak sewa palsu untuk anggota mafia.
Baca Juga: Mafia Napoli Italia Minta Ambulans Tidak Bunyikan Sirene di Jalanan, Alasannya Bikin Dilema
Sejak 2013, klan yang bekerja bersama diduga meraup lebih dari 10 juta euro (12 juta dolar) dalam bentuk subsidi untuk tanah pedesaan yang bukan milik mereka dari badan pembayaran pertanian Italia AGEA, yang mengkoordinasikan dan memberikan bantuan Uni Eropa.
Hal itu mengakibatkan "kerugian yang sangat serius terhadap ekonomi hukum dan menyangkal sumber daya publik yang substansial bagi operator yang jujur", tulis hakim dalam perintahnya yang mengizinkan penangkapan pada Januari 2020, mengakibatkan penangkapan massal dan penyitaan lebih dari 160 bidang tanah.
Penipuan dilakukan dengan bantuan mantan karyawan AGEA, notaris, dan manajer dari pusat bantuan pertanian yang dikelola swasta yang mengajukan dokumen yang diperlukan untuk aplikasi subsidi. Para manajer itu, kata para hakim, memiliki akses ke database untuk mengendus plot-plot potensial untuk dieksploitasi, dan tahu cara memainkan sistem itu.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.