Dubes Myanmar Untuk PBB Melawan Junta, Siapakah Kini yang Menduduki Posisi Tersebut?

NEW YORK, KOMPAS.TV - Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang kudeta militer di negaranya. Ia  menegaskan bahwa dia tetap menjadi Kapala Perwakilan Tetap Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun demikian, Kementerian Luar Negeri Myanmar mengirimkan surat kepada PBB bahwa Dubes tersebut telah dicopot, dan kini posisi tersebut digantikan oleh wakilnya. Polemik ini menyisakan kebingungan di kalangan PBB, tentang siapakah yang saat ini menduduki posisi sebagai Dubes Myanmar untuk PBB.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengonfirmasi bahwa PBB menerima dua surat kontradiktif pada Selasa (2/3/2021). Kini PBB sedang meninjau kedua surat tersebut, untuk melihat siapa yang akan menjabat sebagai Dubes Myanmar untuk PBB.

Baca Juga: Kudeta Myanmar, 18 Tewas Dalam Unjuk Rasa

"Kami berada dalam situasi yang sangat unik dan belum pernah terjadi dalam waktu lama," kata Dujarric. "Kami mencoba memilah-milah semua implikasi hukum, protokol, dan lainnya dan mencoba menyelesaikan berbagai hal secepat mungkin dari pihak kami," ujarnya seperti dikutip dari the Associated Press.

Surat pertama yang diterima PBB dikirimkan oleh Duta Besar Kyaw Moe Tun, pada Senin (1/3/2021) kepada Presiden Majelis Umum Volkan Bozkir, dengan tembusan kepada Sekjen PBB. Dalam surat itu dikatakan bahwa dia diangkat oleh Presiden Win Myint, yang merupakan pemimpin sipil Myanmar yang dipilih secara sah pada 4 September 2020.

"Pelaku kudeta tidak sah terhadap pemerintah demokratis Myanmar tidak memiliki kewenangan untuk melawan otoritas sah presiden negara saya," kata Tun dalam surat yang diperoleh The Associated Press. “Oleh karena itu, saya ingin mengonfirmasi kepada Anda bahwa saya tetap menjadi Kepala Perwakilan Tetap Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tulisnya.

Baca Juga: Junta Militer Pecat Duta Besar Myanmar untuk PBB yang Mengutuk Kudeta

Sedangkan surat kedua dikirimkan dari Kementerian Luar Negeri Myanmar kepada Sekretaris Jenderal PBB. Menurut Dujarric, surat itu diterima pada Selasa (2/1/2021). Dalam surat kedua, tidak disebutkan mengenai kudeta militer di Myanmar.

Di samping itu, Associated Press mendapatkan surat tertanggal 28 Februari, yang memberi informasi kepada Sekjen PBB bahwa Dewan Administrasi Negara telah menghentikan tugas dan tanggung jawab Duta Besar Tun pada 27 Februari. Dalam surat ini disebutkan bahwa akreditasi Dubes Tun kepada Majelis Umum PBB tidak diakui.

Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan bahwa Wakil Duta Besar Myanmar untuk PBB, Tin Maung Naing, telah ditugaskan sebagai penanggung jawab misi di PBB.

Dalam pidatonya yang dramatis pada pertemuan Majelis Umum di Myanmar pada hari Jumat, Duta Besar Tun menyerukan dilakukannya tindakan sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.

Dia mendesak semua negara untuk mengutuk keras kudeta tersebut, menolak untuk mengakui rezim militer, dan meminta para pemimpin militer untuk menghormati pemilihan pada November lalu, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.

Baca Juga: Demonstrasi di Myanmar Semakin Panas, Polisi Tangkap Wartawan Media Asing

"Sudah saatnya militer segera melepaskan kekuasaan dan membebaskan mereka yang ditahan, termasuk Suu Kyi dan presiden Win Myint. Kami akan terus berjuang untuk pemerintahan yang, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujarnya.

Pidato ini mendapat tepuk tangan meriah dari para diplomat di ruang majelis. Para diplomat menyebut pidato ini sebagai pesan yang kuat dan berani.