Kompas TV regional berita daerah

Normalisasi Sungai Pasca Banjir, Tim Satgas Justru Dinilai Tak Sesuai Kaidah Hukum

Selasa, 2 Maret 2021 | 20:41 WIB

BANJARMASIN, KOMPAS TV - Pembongkaran sejumlah jembatan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan oleh satgas normalisasi sungai yang  dibentuk untuk menanggulangi banjir ternayata tak sepenuhnya didukung semua pihak dan menuai  kontroversi.

Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Kota Banjarmasin justru menilai kegiatan satgas normalisasi sungai untuk penangggulangan banjir  tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum.

Baca Juga: Tak Ingin Kembali Kebanjiran, Warga Rela Sebagian Lahannya Dibongkar Untuk Normalisasi Sungai

 

Ketua Peradi Kota Banjarmasin, Abdullah, mengatakan seharusnya pembongkaran tersebut wajib didahului adanya pemberitahuan kepada pemilik atau yang menguasainya sesuai dengan PP no. 34 tahun 2006.

“Bahwa bilamana seseorang itu tidak melakukan sebuah pemberitahuan, maka dianggap melanggar hak orang lain atau perbuatan penguasa yang melanggar hak orang lain,” ucapnya.

Abdullah  juga menilai  satgas Normalisasi Sungai Pasca Banjir (NSPB)   tidak terorganisir dengan baik, sebab ada beberapa unsur yang masih belum terlibat  dan menyarankan agar satgas nspb dibubarkan dan dibentuk kembali dengan komponen yang lengkap.

“Terorganisir lah keseluruhan, jadi jangan hanya sekedar semau dia, kita harus melibatkan orang ahlinya, konstruksinya, pemiliknya, bukan sembarang tunjuk. Kalau sembarang tunjuk akhirnya apa yang jadi niat baik itu keliru,” tambah Abdullah.

Baca Juga: Terdampak Normalisasi Sungai, Saniah Rogoh Kocek Pribadi untuk Bongkar Rumah Sendiri

Sebelumnya satgas normalisasi sungai telah melakukan upaya normalisasi dengan membongkar bangunan-bangunan dan jembatan bukan bangunan (JBG) yang dinilai menghambat arus sungai atu tidak sesuai standar.

Tindakan tersebut bahkan direspon sejumlah warga dengan membongkar sendiri bangunan maupun rumahnya dan ada pula menggunakan dana pribadi.

Pembongkaran dilakukan di Jalan Veteran dan Ahmad Yani untuk mengaktifkan kanal sebab di daerah tersebut mengalami dampak parah saat Banjir kalsel januari lalu.

Penulis : KompasTV Banjarmasin





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:01
KAPOLRI DAN KOMNAS HAM TEKEN NOTA KESEPAHAMAN SOAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA   PT MRT JAKARTA TEKEN KONTRAK PROYEK FASE 2A BUNDARAN HI-KOTA SENILAI RP 4,6 TRILIUN   KETUA SATGAS DONI MONARDO: KEPULANGAN PERANTAU KE KAMPUNG HALAMAN MENINGKATKAN KASUS COVID-19   SATGAS: KASUS KONFIRMASI POSITIF DAN KEMATIAN AKIBAT VIRUS KORONA MINGGUAN MENGALAMI KENAIKAN   GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN PASTIKAN KEBUTUHAN WARGA KORBAN KEBAKARAN DI TAMAN SARI TERPENUHI   POLISI BERENCANA DIRIKAN 2 POSKO PEMERIKSAAN DI KOTA TANGERANG SELAMA MASA LARANGAN MUDIK LEBARAN   PEMKOT JAKARTA PUSAT AKAN TUTUP JEMBATAN YANG JADI AKSES UNTUK TAWURAN DI JOHAR BARU   KEMENDIKBUD: KAMUS SEJARAH YANG TAK CANTUMKAN NAMA TOKOH PENDIRI NU KH HASYIM ASY'ARI SUDAH DITARIK DARI SITUS   POLISI BERKOORDINASI DENGAN DIREKTORAT IMIGRASI UNTUK CABUT PASPOR JOZEPH PAUL ZHANG   KEMENTERIAN KESEHATAN: ADA KEMUNGKINAN VAKSINASI COVID-19 LIBUR SELAMA IDUL FITRI   MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO: TEKNOLOGI LISTRIK YANG GUNAKAN PEMBANGKIT ENERGI SAMPAH HARUS TERUS DIKEMBANGKAN   DEWAS KPK MINTA PIMPINAN KPK USUT DUGAAN BOCORNYA INFORMASI PENGGELEDAHAN DI DUA LOKASI DI KALSEL   PPKM DIPERPANJANG, WAGUB DKI: TAK ADA PERUBAHAN ATURAN KECUALI JAM BUKA RESTORAN   KEMENKOMINFO SEBUT JOZEPH PAUL TETAP DAPAT DIJERAT UU ITE MESKI BERADA DI LUAR NEGERI