JAKARTA, KOMPAS.TV- Sebagai bagian dari upaya transparansi BUMN, seluruh laporan keuangan BUMN akan diserahkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi. Kebijakan itu akan mulai dilakukan bulan ini.
"Bulan ini pertama kali secara tuntas laporan keuangan perusahaan BUMN terdata secara transparan dan akan diserahkan oleh Menteri Keuangan dan Presiden langsung di tahun ini," kata Erick dalam acara virtual penandatanganan kerjasama dengan KPK, Selasa (02/03/2021).
Baca Juga: Rizieq Shihab Masuk Bursa Capres Kalahkan Erick Thohir dan Airlangga Hartarto
Erick mengatakan, dengan aturan itu Kepala Negara dan Bendahara Negara dapat melihat sendiri beban utang dan kebutuhan dana masing-masing BUMN. Sehingga kebijakan pemberian penyertaan modal negara (PMN) bisa dilakukan dengan tepat.
Erick pun akan mengeluarkan aturan khusus terkait PMN untuk BUMN.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Wishnutama jadi Komisaris Telkomsel
“Permen (peraturan menteri) yang akan kita keluarkan dalam waktu dekat ini yaitu Permen PMN, kita enggak mau lagi ada PMN-PMN yang tak transparan prosesnya,” ujar Erick.
Sementara itu, terkait perjanjian kerja sama dengan KPK, menurut Erick awalnya hanya ada 2 BUMN yang menandatanganinya. Namun sekarang sudah menjadi 27 BUMN.
Dengan begitu, pegawai BUMN yang ingin melaporkan adanya dugaan korupsi di BUMN, bisa dilindungi KPK dengan menjadi whistleblower.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.