PNS Ikut Mogok Massal, Junta Militer Myanmar Terancam Lumpuh

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV - Dewan militer Myanmar di bawah Jenderal Min Aung Hlaing mulai limbung setelah sebagian besar pegawai pemerintahan ikut mogok kerja dan unjuk rasa.

Mengutip france24.com, utusan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar memperkirakan tiga perempat PNS Myanmar ikut melakukan demo. Sementara, sebuah survei swadaya menemukan, peserta demo berasal dari seluruh kementerian Myanmar yang berjumlah 24 departemen.

Minggu ini, Aung Hlaing mengatakan sepertiga dari rumah sakit di Myanmar tak lagi berfungsi karena para dokter mogok kerja.

Baca Juga: Inggris Berlakukan Sanksi Bagi Enam Jenderal Myanmar

Menghadapi pemogokan ini, Aung Hlaing memberi petunjuk akan memberi hadiah uang bagi dokter dan guru yang mau kembali bekerja.

Karena kekurangan dokter, rumah sakit harus menolak pasien-pasien baru. Sementara, para pengunjuk rasa membentuk tim medis untuk memberi pertolongan darurat bagi mereka yang terkena tembakan dari aparat Myanmar.

Di sisi lain, para juru ketik, supir, dan pekerja administrasi juga ikut mogok kerja dan menghambat kerja pemerintahan. Laporan media lokal menyebut, mereka yang mogok kerja telah dipecat.

“Militer tak mengantisipasi bahwa sebagian besar pegawai sipil akan mogok kerja dan meninggalkan mereka tanpa aparat pemerintahan,” kata seorang analis anonim yang diwawancarai AFP. Junta militer Myanmar telah menahan lebih dari 700 orang pengkritik.

Baca Juga: Demonstrasi Myanmar Ricuh, Pengunjuk Rasa Antikudeta Bentrok dengan Pendukung Junta Militer

“Dampak gerakan ini tidak perlu bergantung pada partisipasi seluruh pekerja birokrasi, tetapi pada bagian kunci yang melumpuhkan kemampuan militer mengumpulkan pendapatan negara dan mendistribusikannya ke seluruh mesin negara,” tambah analis itu.

Dampak gerakan ini akan makin jelas terlihat pada Jumat (26/2/2021) waktu setempat saat Dewan Administrasi Negara Myanmar bentukan militer menghadapi hari gajian di seluruh sektor publik.

Bank Ekonomi Myanmar (MEB) yang mendistribusikan gaji dan pensiun berjalan tertatih karena pemogokan itu. Namun, media pemerintah menyangkal hal itu sebagai “rumor tak berdasar”.

Media pemerintah juga mengumumkan ancaman militer yang akan mendakwa para PNS peserta mogok kerja. Militer juga membuka nomor pengaduan tempat melaporkan siapa saja yang memprovokasi mogok kerja.

Sementara, aparat Myanmar juga terus menangkapi para peserta demo.

Baca Juga: Biden Beri Izin, Militer AS Gempur Suriah Melalui Serangan Udara 17 Orang Tewas

Menghadapi tekanan pada personal itu, berbagai kelompok bermunculan untuk memberi makanan dan tempat tinggal sementara bagi para pegawai negeri yang tak mendapat gaji.

Para pejabat sipil yang ditangkap dan digulingkan juga berjanji akan memberi kompensasi gaji saat mereka kembali merebut pemerintahan.

Demo Myanmar terus membesar dari hari ke hari menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi serta para pejabat sipil, meski menghadapi represi dari militer. Biksu dan para biarawan juga ikut melakukan demonstrasi.