Menlu Retno Marsudi Dilaporkan Akan Terbang Ke Myanmar Hari Kamis, Apa Agenda Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dilaporkan akan terbang ke Myanmar pada hari Kamis, (25/02/2021) dalam kunjungan pertama ke Myanmar oleh utusan asing sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari, menurut dokumen pemerintah yang bocor. seperti dilaporkan Reuters, Selasa, (23/02/2021)

Surat dari Kementerian Perhubungan, yang dikonfirmasi oleh seorang pejabat Myanmar kepada Reuters adalah asli, mengatakan dia akan tiba di pagi hari dan terbang kembali beberapa jam kemudian.

Tengku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (23/03/2021) mengatakan Menlu Retno Marsudi rencananya akan berada di Thailand sekitar tanggal tersebut dan mungkin akan melakukan perjalanan ke negara lain di kawasan itu setelah itu, tetapi tidak dapat memastikan yang mana.

Retno selama ini menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus tentang Myanmar dan berbagai sumber seperti dilaporkan Reuters mengatakan Jakarta mengusulkan negara-negara Asia Tenggara mengirimkan pengawas untuk memastikan para jenderal di Myanmar mengadakan pemilihan yang "adil dan inklusif".

Baca Juga: Puluhan Ribu Warga Myanmar Gelar Pemogokan 22222, Abaikan Ancaman Militer

Junta militer Myanmar yang menggulingkan dan menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pemerintahannya, mengatakan akan mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu, tetapi belum menetapkan jadwal pemungutan suara.

Sebuah laporan Reuters pada hari Senin (22/02/2021) yang merinci proposal pemantauan pemilu memicu kemarahan dari pengunjuk rasa di Myanmar, beberapa di antaranya berunjuk rasa di luar kedutaan Indonesia di Yangon pada hari Selasa, (23/03/2021).

Usulan pengiriman pemantau pemilu ke Myanmar merupakan salah satu dari beberapa usulan yang didorong oleh Indonesia.

Usulan lainnya termasuk memfasilitasi dialog antara junta dan lawan-lawannya dan membentuk gugus tugas Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendukung peta jalan menuju "transisi demokrasi", kata sumber tersebut.