Kompas TV nasional peristiwa

Jokowi Sebut Perlu Rancangan Akurat dan Detail Atasi Krisis Akibat Covid-19

Selasa, 23 Februari 2021 | 16:12 WIB
jokowi-sebut-perlu-rancangan-akurat-dan-detail-atasi-krisis-akibat-covid-19
Presiden Jokowi menilai implementasi PPKM tidak tegas dan inkosisten. (Sumber: Youtube Setpres)

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan, ada dampak sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh negara. Atas dasar itu, diperlukan rancangan yang akurat dan detail untuk bisa menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19.

“Masing-masing negara pasti sudah melakukan segala upaya untuk menanggulangi krisis ini. Namun, lebih dari itu kita harus merancang secara akurat, secara lebih detail, apa yang harus kita lakukan bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka International Conference on Tackling the Covid-19 Pandemic: Health, Economics, Diplomacy, and Social Perspectives, Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Jokowi Terbitkan PP Nomor 16 Tahun 2021, IMB Dihapus dan Ini Penggantinya

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menuturkan virus Covid-19 tidak mengenal batas antarnegara. Jokowi mengatakan dunia tidak bisa sepenuhnya bebas dari virus ini jika masih ada satu negara saja yang belum bebas darinya. Hingga saat ini, Lebih dari 110 juta orang di seluruh dunia terdampak, dan hampir 2,5 juta orang harus kehilangan nyawa akibat Covid-19.

“Oleh karena itu, yang paling penting agar kita dapat menangani pandemi ini adalah kerja sama, kerja sama, dan kerja sama,” ujarnya.

“Kita harus memperkokoh kerja sama di internal masing-masing negara dan juga kerja sama kita dengan negara-negara di dunia. Spirit kerja sama perlu terus ditekankan karena no one is safe until everyone is,” tambah Jokowi.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:54
PRESIDEN AS JOE BIDEN AKAN HUKUM PIHAK YANG DIDUGA MELANGGAR HAM TERKAIT KASUS PEMBUNUHAN JURNALIS JAMAL KHASHOGGI   PLT JUBIR KPK ALI FIKRI TEGASKAN PIHAKNYA BEKERJA SESUAI PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DALAM OTT 6 ORANG DI SULSEL   WAKIL KETUA MPR SYARIEF HASAN MINTA PEMERINTAH TINJAU ULANG SOAL IZIN INVESTASI MIRAS    BKPM BERENCANA MENGAJAK MUI UNTUK BERKOORDINASI TERKAIT PENERBITAN IZIN INVESTASI MIRAS DI DAERAH    POLISI TANGKAP 12 TERDUGA TERORIS DI SEJUMLAH WILAYAH DI JAWA TIMUR TERKAIT JARINGAN JAMAAH ISLAMIYAH   KETUM PBNU SAID AQIL SIROJ MINTA PEMERINTAH INSTRUKSIKAN KEPADA PNS HINGGA PEGAWAI BUMN MEMBAYAR ZAKAT 2,5%    PRESIDEN JOKOWI MINTA SEMUA JAJARAN NU BANTU PEMERINTAH DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19   PRESIDEN JOKOWI MENGHADIRI HARLAH NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-98 SECARA VIRTUAL   GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL SEBUT PROGRAM PETANI MILENIAL DIMULAI PERTENGAHAN MARET 2021   GUNUNG MERAPI ERUPSI KEMBALI LUNCURKAN AWAN PANAS SEJAUH 1 KM PADA SABTU MALAM    POLDA METRO KLAIM KAMPUNG TANGGUH DI PASEBAN, SENEN, JAKPUS, MAMPU TEKAN PENYEBARAN COVID-19    KEMENKES: VAKSINASI GOTONG ROYONG HANYA DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA KEPADA KARYAWAN   JUBIR VAKSINASI COVID-19 TEGASKAN TAK ADA MEKANISME VAKSINASI MANDIRI BAGI INDIVIDU ATAU BELI SECARA PERORANGAN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN TARGETKAN 38 JUTA ORANG SUDAH DIVAKSIN COVID-19 PADA AKHIR JUNI 2021