Kompas TV nasional peristiwa

Tergolong Berkhianat, Pengamat Militer Muradi Minta Negara Hukum Berat Polisi Penjual Senjata ke KKB

Selasa, 23 Februari 2021 | 15:05 WIB
tergolong-berkhianat-pengamat-militer-muradi-minta-negara-hukum-berat-polisi-penjual-senjata-ke-kkb
Ilustrasi senjata ilegal milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang bergerak di Papua. (Sumber: Dok Kapen Kogabwilhan III)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Negara harus memberikan hukuman yang berat bagi aparat penegak hukum yang menjual senjata api dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Sebab, senjata yang dijual digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap negara.

“Ini (Penjualan senjata kepada Kelompok Kriminal Bersenjata -red) menyimpang dan negara harus menegaskan hukuman, misal hukuman jauh lebih berat dari masyarakat sipil biasa,” kata Pengamat Militer dari Universitas Padjajaran Muradi, Selasa (23/2/2021).

 

Baca Juga: Mabes Polri Berangkatkan Tim Khusus Ungkap 2 Polisi Jual Senjata ke KKB Papua

 

“Karena senjata untuk melawan negara, kalau ada oknum menjual senjata atau memberi ruang kesempatan anggota yang memerangi pemerintah indonesia dilakukan dengan sadar, hukumannya harus seberat-beratnya, karena tergolong berkhianat,” tambah Muradi.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono meminta invetigasi mendalam terhadap temuan 2 anggota Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease yang ditangkap karena menjual senjata api dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:37
PRESIDEN AS JOE BIDEN AKAN HUKUM PIHAK YANG DIDUGA MELANGGAR HAM TERKAIT KASUS PEMBUNUHAN JURNALIS JAMAL KHASHOGGI   PLT JUBIR KPK ALI FIKRI TEGASKAN PIHAKNYA BEKERJA SESUAI PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DALAM OTT 6 ORANG DI SULSEL   WAKIL KETUA MPR SYARIEF HASAN MINTA PEMERINTAH TINJAU ULANG SOAL IZIN INVESTASI MIRAS    BKPM BERENCANA MENGAJAK MUI UNTUK BERKOORDINASI TERKAIT PENERBITAN IZIN INVESTASI MIRAS DI DAERAH    POLISI TANGKAP 12 TERDUGA TERORIS DI SEJUMLAH WILAYAH DI JAWA TIMUR TERKAIT JARINGAN JAMAAH ISLAMIYAH   KETUM PBNU SAID AQIL SIROJ MINTA PEMERINTAH INSTRUKSIKAN KEPADA PNS HINGGA PEGAWAI BUMN MEMBAYAR ZAKAT 2,5%    PRESIDEN JOKOWI MINTA SEMUA JAJARAN NU BANTU PEMERINTAH DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19   PRESIDEN JOKOWI MENGHADIRI HARLAH NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-98 SECARA VIRTUAL   GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL SEBUT PROGRAM PETANI MILENIAL DIMULAI PERTENGAHAN MARET 2021   GUNUNG MERAPI ERUPSI KEMBALI LUNCURKAN AWAN PANAS SEJAUH 1 KM PADA SABTU MALAM    POLDA METRO KLAIM KAMPUNG TANGGUH DI PASEBAN, SENEN, JAKPUS, MAMPU TEKAN PENYEBARAN COVID-19    KEMENKES: VAKSINASI GOTONG ROYONG HANYA DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA KEPADA KARYAWAN   JUBIR VAKSINASI COVID-19 TEGASKAN TAK ADA MEKANISME VAKSINASI MANDIRI BAGI INDIVIDU ATAU BELI SECARA PERORANGAN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN TARGETKAN 38 JUTA ORANG SUDAH DIVAKSIN COVID-19 PADA AKHIR JUNI 2021