Sebut Pemakaman Covid-19 Hanya Proyek, Anggota DPRD Bantul Didesak untuk Klarifikasi

BANTUL, KOMPAS TV - Anggota DPRD Kabupaten Bantul, Supriyono, menyebut pemakaman yang dilakukan dengan prosedur Covid-19 adalah sebuah proyek.

Pernyataan tersebut dilontarkan Supriyono dalam sebuah forum dan terekam dalam sebuah video. Video yang merekam Supriyono itu lantas viral setelah diunggah di media sosial.

Baca Juga: Tembus 500.000 Kematian, Covid-19 Menjadi Wabah Paling Mematikan di Amerika Serikat dalam 100 Tahun

Tak hanya itu, masih dalam pernyataan yang sama anggota dewan dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga mengatakan bahwa pemakaman dengan protokol Covid-19 layaknya menguburkan anjing.

Video Supriyono mengatakan demikian turut diunggah oleh akun Twitter Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, @TRCBPBDDIY.

"Mati lan urip iku kagungane Gusti Allah, ora apa-apa di-COVID-ke, apa-apa di-COVID-19-ke. Bar operasi kanker payudara, penyakit gula mulih di-COVID-ke, njur le mendhem kaya mendhem kirik. Hadhuh, gek iki alam apa? Ha sing dha mendhem seka Dinas Kesehatan entuk proyek njuk sakpenake dhewe," tutur Supriyono.

Pernyataan Supriyono itu lantas menuai protes dari sejumlah pihak, diantaranya Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DIY dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul (FPRB).

Baca Juga: Survei Indikator Keyakinan Publik Soal Vaksin Covid-19, 41% Tidak Bersedia Divaksin

"Segenap Relawan Posko Dukungan Gugus Tugas DIY mengecam, menuntut pencabutan pernyataan dan permintaan maaf terbuka oleh oknum legislatif tsb. Mendukung rekan2 Relawan Bantul mengambil tindakan tegas, terukur sesuai prokes memberikan edukasi secukupnya kepada ybs," tulis akun TRC BPBD DIY.

Sementara itu, FPRB Bantul juga telah mengeluarkan pernyataannya menanggapi ucapan Anggota Komisi D DPRD Bantul tersebut.

FPRB merasa keberatan dan menyesalkan pernyataan Supriyono. Karenanya, pihaknya menuntut Supriyono untuk mengklarifikasi ucapannya.

"FPRB menuntut bapak untuk klarifikasi terbuka di media massa dan secara tertutup di hadapan Pimpinan DPRD, Plt Bupati, Dinas Kesehatan dan Perwakilan Relawan," demikian bunyi poin kedua dalam surat pernyataan sikap FPRB yang dikutip pada Selasa (23/2/2021).