Herman Khaeron: Tidak Ada Alasan Mendasar untuk KLB Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Demokrat mengatakan, tidak ada alasan mendasar untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB). Jika KLB tetap dipaksakan digelar, itu artinya inkonstitusional dan illegal.

Demikian Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan kepada Kompas.TV, Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Soal Kudeta, Demokrat Ungkit Kasus KLB Pengambilalihan PDI dari Megawati Soekarnoputri

“KLB itu ada aturannya, ada syarat, supaya konstitusional dan illegal. Kalau KLB dipaksakan itu illegal, inkonstitusional. Lagi juga, tidak ada alasan mendasar untuk KLB digelar, tidak ada pelanggaran, tidak ada korupsi, tidak melanggar etika juga,” kata Herman Khaeron.

“Tidak ada dasar KLB bisa dilakukan, dasarnya hanya mereka ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat untuk bisa maju capres di 2024,” tambah Herman.

Baca Juga: Soal Kucuran Dana Rp 9 Miliar untuk Museum SBY, Ini Penjelasan Demokrat

Herman lebih lanjut mengatakan, di Partai Demokrat untuk menggelar KLB tidak bisa sembarangan, ada sejumlah aspek yang harus dipenuhi. Berdasarkan AD/ART, jelas Herman, KLB harus dihadiri 50 persen DPC dan ¾ DPD Partai Demokrat pemilik suara. Selain itu, KLB juga harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Jadi, kalau 3 aspek itu tidak dipenuhi itu sama saja illegal, inkonstitusional. Jangan mengajari rakyat melakukan perbuatan yang illegal dan inkonstitusional. Ini bukan negara bar-bar,” tegas Herman.

Baca Juga: Mantan Ketum Partai Demokrat Subur Budhisantoso Disebut Dukung Kepemimpinan AHY 100 Persen

Apalagi, lanjut Herman, sepanjang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, elektabilitas Partai Demokrat naik. Salah satu indikatornya adalah target Pilkada 2020 yang terlampaui. Selain itu, AHY juga menjalankan 10 program umum Partai Demokrat hingga ke daerah-daerah meski dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19.

“Jadi tidak ada persoalan internal di Partai Demokrat, ini (KLB -red) persoalan eksternal, ada muatan tertentu dari pihak eksternal yang ingin menjadi Presiden 2024. Partai ini sedang reborn, elektabilitasnya naik kok,” ujar Herman.

Baca Juga: Demokrat Duga Jokowi Siapkan Gibran untuk Pilkada DKI, Ini Jawaban PDIP

“Kenapa haus banget sama kekuasaan, kalau mau punya kendaraan untuk Pilpres 2024, kenapa mengganggu partai yang sedang tumbuh, bukan buat partai sendiri. Kenapa mesti dengan merebut partai yang sedang bekerja, tidak gentle,” ucap Herman.

Atas dasar itu, Herman menyarankan kepada sejumlah senior Partai Demokrat untuk berhenti mengusik kerja partai.  Semestinya, sambung Herman, jika senior-senior punya tanggung jawab moral, kembali ke hati nurani dan jangan membiarkan partai dirusak oleh pihak eksternal.

“Tidak ada partai yang besar akibat konflik, tidak ada. Sewajarnya, kalau punya tanggung jawab moral, mereka seharusnya tidak merusak partai,” imbuh Herman.