Kompas TV nasional hukum

Irjen Napoleon Bonaparte Seret Nama Menkumham Yasonna Laoly di Kasus Djoko Tjandra

Selasa, 23 Februari 2021 | 07:34 WIB
irjen-napoleon-bonaparte-seret-nama-menkumham-yasonna-laoly-di-kasus-djoko-tjandra
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS TV - Mantan Kadiv Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, menyeret nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam kasus Djoko Tjandra.

Napoleon menjelaskan alasannya dirinya membawa-bawa nama Menkumham tersebut.

Baca Juga: Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara Terkait Kasus Djoko Tjandra

Menurut dia, penghapusan status buronan atau DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi bukanlah tanggung jawabnya.

Melainkan, kata Napoleon, hal tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Bahwa penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra dalam sistem ECS adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna Laoly) atau Dirjen Imigrasi (Jhoni Ginting)," kata Napoleon saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/2/2021).

"Sehingga bukan tanggung jawab Terdakwa karena memang Terdakwa tidak memiliki kewenangan itu."

Penulis : Tito Dirhantoro


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:58
PRESIDEN AS JOE BIDEN AKAN HUKUM PIHAK YANG DIDUGA MELANGGAR HAM TERKAIT KASUS PEMBUNUHAN JURNALIS JAMAL KHASHOGGI   PLT JUBIR KPK ALI FIKRI TEGASKAN PIHAKNYA BEKERJA SESUAI PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DALAM OTT 6 ORANG DI SULSEL   WAKIL KETUA MPR SYARIEF HASAN MINTA PEMERINTAH TINJAU ULANG SOAL IZIN INVESTASI MIRAS    BKPM BERENCANA MENGAJAK MUI UNTUK BERKOORDINASI TERKAIT PENERBITAN IZIN INVESTASI MIRAS DI DAERAH    POLISI TANGKAP 12 TERDUGA TERORIS DI SEJUMLAH WILAYAH DI JAWA TIMUR TERKAIT JARINGAN JAMAAH ISLAMIYAH   KETUM PBNU SAID AQIL SIROJ MINTA PEMERINTAH INSTRUKSIKAN KEPADA PNS HINGGA PEGAWAI BUMN MEMBAYAR ZAKAT 2,5%    PRESIDEN JOKOWI MINTA SEMUA JAJARAN NU BANTU PEMERINTAH DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19   PRESIDEN JOKOWI MENGHADIRI HARLAH NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-98 SECARA VIRTUAL   GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL SEBUT PROGRAM PETANI MILENIAL DIMULAI PERTENGAHAN MARET 2021   GUNUNG MERAPI ERUPSI KEMBALI LUNCURKAN AWAN PANAS SEJAUH 1 KM PADA SABTU MALAM    POLDA METRO KLAIM KAMPUNG TANGGUH DI PASEBAN, SENEN, JAKPUS, MAMPU TEKAN PENYEBARAN COVID-19    KEMENKES: VAKSINASI GOTONG ROYONG HANYA DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA KEPADA KARYAWAN   JUBIR VAKSINASI COVID-19 TEGASKAN TAK ADA MEKANISME VAKSINASI MANDIRI BAGI INDIVIDU ATAU BELI SECARA PERORANGAN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN TARGETKAN 38 JUTA ORANG SUDAH DIVAKSIN COVID-19 PADA AKHIR JUNI 2021