JAKARTA, KOMPAS.TV - Twitter memberikan label khusus untuk akun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Label tersebut bertuliskan "Pejabat pemerintah Indonesia" dengan ikon bendera di sampingnya.
Pemberian label khusus oleh Twitter tersebut merupakan kebijakan baru yang diterapkan sejak pertengahan tahun 2020.
Mulai Agustus 2020 lalu, Twitter memberi penanda untuk akun resmi milik pejabat pemerintah, dan perusahaan media yang mempunyai afiliasi dengan negara.
Indonesia termasuk ke dalam 16 negara yang akan mendapatkan fitur tersebut di fase kedua. Pemberian label khusus ini diperluas oleh Twitter ke kelompok negara dengan ekonomi paling maju di dunia atau yang kerap disebut sebagai Group of Seven (G7).
Baca Juga: Twitter Akan Beri Label Khusus untuk Akun Resmi Pemerintahan di 16 Negara, Indonesia Termasuk?
Selain Indonesia, Kanada, Kuba, Ekuador, Mesir, Jerman, Honduras, Iran, Italia, Jepang, Arab Saudi, Serbia, Spanyol, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab juga akan diberikan fitur khusus tersebut.
Sebelumnya, negara yang pertama kali mendapatkan label khusus di bawah nama akun ini adalah lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yakni China, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.
Baca Juga: Lewat Akun Twitter, Wapres Ma’ruf Amin Ucapkan Selamat Harlah ke-95 NU
Melansir KompasTekno, selain akun Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, belum ada akun Twitter resmi milik jajaran pejabat pemerintah lainnya yang mendapat tanda ini. Begitu pula dengan kantor pemerintah dan media yang terafiliasi dengan pemerintah.
Kemungkinan, tanda khusus tersebut akan diberikan secara bertahap.
Twitter menjelaskan alasan utama pemberian label pada akun-akun pejabat pemerintah dan institusi media terafiliasi dengan negara ini bertujuan untuk mempermudah pengguna Twitter dalam memperoleh informasi yang bisa dipercaya.
Baca Juga: Donald Trump Dipastikan Tak Bisa Berkicau di Twitter Lagi, Bahkan Jika Kembali Jadi Presiden AS
Karena tidak dipungkiri, Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang kerap digunakan untuk mencari informasi terkait peristiwa atau isu tertentu, termasuk informasi dari pihak pemerintah.
"Ini merupakan langkah penting agar ketika orang melihat suatu akun mendiskusikan isu geopolitik suatu negara, mereka dapat memahami konteks tersebut dari sudut pandang nasional, dan lebih memahami tentang siapa yang mereka wakili," tulis Twitter.
Dengan adanya label khusus tersebut, diharapkan pengguna Twitter bisa mendapatkan informasi rujukan yang akurat dari akun pemerintah dan media yang kredibel.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.