Pemkot Pangkalpinang Anggarkan Lebih dari Rp200 Juta untuk Pulangkan Ratusan PSK ke Daerah Asal

PANGKALPINANG, KOMPAS.TV- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung tak tanggung tanggung menghentikan praktek prostitusi di daerahnya.

Setidaknya mereka sudah  mengalokasikan anggaran Rp296 juta untuk memulangkan ratusan wanita yang diduga bekerja sebagai penjaja seks komersial (PSK) di sejumlah tempat hiburan malam.

"Kami koordinasi dengan Satgas Covid-19 untuk proses pemulangan mereka karena adanya tahapan karantina," kata Kepala Dinas Sosial Pangkalpinang Rika Komarina.

Baca Juga: Perbudakan Seks Terbongkar di Australia, Gadis-Gadis Muda Dibius dan Dipaksa Jadi PSK

Melansir Kompas.com, Senin (15/2/2021), Rika mengungkapkan anggaran ratusan juta rupiah yang disediakan Pemkot Pangkalpinang meliputi tiket transportasi dan konsumsi selama karantina.

Saat ini tercatat sebanyak 152 orang PSK berasal dari kawasan lokalisasi Teluk Bayur dan Parit Enam.

"Rencana penutupan lokalisasi telah dimulai sejak tahun lalu. Ini bukan lambat, tapi ada proses yang harus kita lewati," ujar Rika di Balaikota. 

Baca Juga: Kisah PSK di Yogyakarta Ditipu Pria Muda yang Jadi Pelanggannya

Sebagaimana diketahui, Pemkot Pangkalpinang bersama kepolisian dan TNI melakukan razia besar-besaran terhadap sejumlah tempat lokalisasi.

Dalam razia itu terjaring sebanyak 152 PSK yang sebagian besar berasal dari Jawa Barat.

Setelah pendataan dilakukan, kemudian para PSK tersebut dipulangkan ke daerah asal dengan bantuan anggaran dari pemerintah. 

Baca Juga: LPSK Siap Lindungi Korban dan Saksi Kasus Dugaan Ujaran Rasis

Selanjutnya kawasan lokalisasi bakal diubah sebagai tempat pendidikan keagamaan.

Dari informasi yang dihimpun, ternyataa para PSK di Pangkalpinang ini pertama kali masuk ke kota tersebut dengan dalih bekerja sebagai pelayan kafe dan restoran.

Baca Juga: Lakukan Pemerasan dan Persetubuhan Oknum Polda Bali Dilaporkan PSK ke Propam