Mahfud MD, Penangkis Serangan dari Sampang

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bisa dipastikan tampil mewakili pemerintah setiap kali ada isu yang berkaitan dengan situasi politik, hukum dan keamanan.

Bukan hanya tampil di depan mikrofon, tapi juga  menjelaskan melalui akun twitter yang dia kelola. Banyak pernyataan yang dia sampaikan melalui akun medsos-nya itu.

Akhir-akhir ini, lelaki kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957 itu, harus tampil lebih banyak lagi karena dituntut menjelaskan isu pemerintah Jokowi yang dinilai anti-kritik. 

"Pernyataan Presiden Jokowi, pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah," kata Mahfud,  Senin (15/2/2021).

Baca Juga: Mahfud MD: Keluarga Jusuf Kalla Juga Pernah Lapor Polisi

Ditambahkannya, pemerintah perlu kritik  untuk perbaikan. "Presiden Jokowi menyatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," tambah Mahfud, yang nama  belakangnya diambil dari nama ayahnya, Mahmodin. 
 
Sementara soal banyak yang melaporkan ke polisi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak bisa melarangnya. 

Namun  ketika mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini, memastikan bahwa laporan Din tidak akan diproses. "Pak Din bukan radikalis tapi kritis," ujarnya. 

Karena itu, kritik dari mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, kata Mahfud, harus didengarkan oleh pemerintah. 

Baca Juga: Markaz Syariah Rizieq Shihab Disomasi,  Mantan Ketua DPR Marzuki Alie Kirim WA ke MahfudMD

Mahfud juga tak segan menjelaskan posisi pemerintah yang dinilai melabrak prinsip Hak Asasi Manusia, seperti membubarkan Front Pembela Islam (FPI). 
 
Alumni Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, itu  menyebutkan alasan pemerintah melakukan pembubaran pada FPI,  karena  secara de jure, ormas FPI sudah bubar sejak 20 Juni 2019.

Adapun beberapa pelanggaran yang dilakukan FPI antara lain melanggar ketertiban, keamanan dan melakukan kegiatan bertentangan hukum.

Tak pelak serangan kepada pemerintah pun datang bertubi-tubi. Namun, lagi-lagi hanya Mahfud yang menghadapinya. 

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pemerintah Tidak Akan Persoalkan Kritik dari Din Syamsuddin

Dan ketika ada pertanyaan tentang kemungkinan FPI mendirikan organisasi serupa dengan nama berbeda, Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini mempersilakan. Hal itu dia sampaikan melalui cuitan twitter.

"Mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh. Pemerintah tidak akan melakukan langkah khusus. Wong tiap hari juga berdiri organisasi,” kata Mahfud, 1 Januari 2021.

Tak pelak, hanya Mahfud yang menangkis serangan-serangan yang dialamatkan kepada pemerintah. Dan seperti  biasa, Sarjana Sastra Arab Universitas Gadjah Mada (UGM) ini selalu santai dalam menjelaskan. Jarang menjawab dengan nada tinggi bahkan tak terlihat memotong lawan bicara ketika kritik dialamatkan kepada pemerintah dan Jokowi.