Heboh Program Normalisasi Sungai Dihapus Pemprov DKI Jakarta, Wagub: Dibaca Lebih Teliti

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantah tudingan menghapus program normalisasi sungai dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Bahkan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepada pihak yang menuding Pemprov menghapus program tersebut untuk membaca lebih teliti draft yang ada.

“Normalisasi sungai sekali lagi kami sampaikan tetap ada, jadi tolong dibaca lebih teliti, lebih lengkap, lebih detail,” kata Wagub dalam keterangannya, Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Bantah Hapus Normalisasi Sungai, Pemprov DKI Pastikan Program Warisan Jokowi-Ahok Tetap Jalan

Melansir Kompas.com, Riza Patria mengungkapkan normalisasi adalah salah satu program yang dinilai Pemprov DKI Jakarta baik untuk pengendalian banjir di sekitar sungai Jakarta.

Sehingga, program normalisasi tidak dihapus dan tetap ada dalam draf perubahan RPJMD 2017-2022.

“Jadi mohon bagi mereka, siapa pun anggota DPRD, kalau ingin menyampaikan pendapat itu hak dan kewenangan dan tugas. Namun, kami minta untuk dicek kembali, diteliti kembali, sebelum memberikan keterangan, pernyataan ke publik, jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga: Menentang Penggusuran, Anies Hapus Normalisasi Sungai yang Dicetuskan Jokowi

Lebih lanjut Wagub juga menegaskan, pada tahun 2020, program normalisasi sudah menelan Rp781 miliar untuk membebaskan lahan guna menjalankan program normalisasi di beberapa bantaran sungai di Jakarta.

“Termasuk juga Sodetan Ciliwung dan sebagainya,” kata Riza memberikan contoh.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Untayana mempertanyakan hilangnya program normalisasi sungai dalam draf perubahan RPJMD DKI Jakarta.

Baca Juga: Menteri PUPR Kebut Normalisasi Sungai Semarang

Justin juga menyayangkan hilangnya program normalisasi sungai tersebut tidak disertai dengan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.