Karena Kudeta, Negara-Negara Ini Kompak Beri Sanksi Untuk Myanmar

KOMPAS.TV – Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil menuai reaksi dan kecaman dari berbagai negara di dunia. Semakin banyak negara yang membatasi hubungan diplomatik dan meningkatkan tekanan ekonomi pada pemerintahan militer Myanmar, setelah kudeta yang mereka lakukan minggu lalu.

Berikut adalah reaksi atau sanksi yang diberikan kepada Myanmar dari beberapa negara atau organisasi internasional, karena kudeta yang telah dilakukan militer di negara itu.

1. Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) menyatakan telah mengeluarkan perintah eksekutif yang mencegah jendrar Myanmar untuk mengakses aset sebanyak $ 1 miliar yang berada di Amerika Serikat. Biden pun menjanjikan akan menerapkan lebih banyak tindakan pada Myanmar.

AS termasuk di antara salah satu dari banyak pemerintah Barat yang mencabut sebagian besar sanksi dalam satu dekade terakhir, untuk mendorong transisi demokrasi di Myanmar. Namun ternyata transisi demokrasi Myanmar untuk menuju pemerintahan sipil hanya semu, menyusul dilakukannya kudeta dan kini kekuasaan tertinggi negara kembali berada di tangan militer.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Indonesia Siapkan Evakuasi WNI Jika Situasi Memburuk, Sniper Terlihat Diatas Gedung

Sejauh ini tidak ada perubahan status tingkat perwakilan diplomatik AS di Myanmar, dan Thomas Vajda tetap menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Myanmar.

2. Selandia Baru

Salah satu reaksi paling keras datang dari negara Pasifik, Selandia Baru. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern memutuskan untuk menangguhkan semua kontak politik dan militer tingkat tinggi dengan Myanmar. Ardern juga berjanji untuk memblokir bantuan apa pun kepada pemerintah militer Myanmar.

Selain itu, Selandia Baru juga memberlakukan larangan perjalanan pada penguasa militer baru Myanmar.

"Kami tidak mengakui legitimasi pemerintah yang dipimpin militer dan kami meminta militer untuk segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan dan memulihkan pemerintahan sipil," kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, Selasa (9/2/2021).

3. Uni Eropa

Di Brussel, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan para menteri luar negeri Eropa akan bertemu 22 Februari untuk meninjau hubungan blok yang terdiri dari 27 negara itu dengan Myanmar. Mereka tengah mencari cara untuk meningkatkan tekanan ekonomi.

Beberapa opsi yang mungkin diambil Uni Eropa adalah mencakup sanksi yang menargetkan individu dan bisnis yang dimiliki oleh militer Myanmar serta pemotongan bantuan pembangunan.

Baca Juga: Pengunjuk Rasa Myanmar Kepung Kedutaan Besar China, Tuduh Bantu Kudeta Militer