Kemenag Mulai Bahas Rancangan Biaya Ibadah Haji, Pemeriksaan PCR Ikut Masuk

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Agama mulai membahas rancangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2021/1442 hijriah.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Oman Fathurahman menjelaskan rancangan BPIH sebagai persiapan jika nantinya pemerintah Arab Saudi membuka kembali penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi menutup pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah dari luar negeri.

Baca Juga: Jemaah Bisa Pantau Dana Setoran Haji di Aplikasi IKHSAN

Pada akhir tahun 2020 lalu, kondisi pandemi Covid-19 di Arab Saudi telah menunjukkan kurva yang melandai. Arab Saudi pun kembali membuka akses ibadah umroh.

Namun, awal Februari kemarin, kasus positif Covid-19 di Arab Saudi kembali melonjak dan kembali menutup akses bagi 20 negara termasuk Indonesia.

"Meski belum ada keputusan dari Saudi, tapi kami harus siap dengan segala kemungkinan," ujar Oman, saat dihubungi, Kamis (11/2/2021). Dikutip dari Kontan.co.id.

Oman menambahkan Kemenag masih mengkaji biaya-biaya tambahan, bagi jemaah dalam kondisi pandemi. Termasuk dengan pemeriksaan PCR sebelum jemaah berangkat ke tanah suci.

Baca Juga: Asrama Haji Islamic Center, Jadi Ruang Isolasi Covid 19

“Kemenag sudah mulai membahas rancangan BPIH, untuk skema haji dengan kuota 100 persen dan kuota 50 persen,” ujarnya.

Selain kemenang, rancangan BPIH tahun 2021/1442 hijriah juga menjadi agenda Komisi VIII DPR.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan pidato penutup masa sidang III DPR, Rabu kemarin,  menyatakan DPR besama komisi terkait, akan membahas biaya penyelenggaraan Haji bersama Kementerian Agama dan jajaran pemerintah lainnya.

Baca Juga: Belum Ada Kepastian Keberangkatan Haji, Kemenag Bentuk Tim Manajemen Krisis Haji

Puan juga meminta pemerintah menyiapkan berbagai kemungkinan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hal itu mengingat kondisi pandemi masih berlangsung.

Tahun lalu, pemerintah menyiapkan skema pemberangkatan jemaah haji mulai dari opsi pemberangkatan 100 persen, pemberangkatan 50 persen, dan meniadakan pemberangkatan.

"Pemerintah agar tetap mempersiapkan segala kemungkinan jika penyelenggaraan haji tetap dilaksanakan," ujar Puan.