Karena Kudeta, Selandia Baru Tangguhkan Kontak Politik dan Bantuan Militer Pada Myanmar

WELLINGTON, KOMPAS.TV - Selandia Baru menangguhkan kontak politik dan bantuan militer dengan Myanmar, sehubungan dengan kudeta yang dilakukan oleh militer di negara tersebut. Hal ini diumumkan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Selasa (9/2/2021).

Berbicara pada konferensi pers di Wellington, Ardern mengatakan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta telah menginstruksikan, bahwa bantuan yang menguntungkan dari Selandia Baru, tidak boleh diberikan kepada pemerintah militer Myanmar.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: TV Pemerintah Ancam Pendemo Akan Ditindak, Kaum LGBTQ Turun Gunung Berunjuk Rasa

"Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta yang terhormat hari ini telah mengumumkan perubahan mendasar yang penting pada hubungan Selandia Baru dengan Myanmar, menyusul kudeta militer. Selandia Baru menangguhkan semua kontak politik dan bantuan militer tingkat tinggi dengan Myanmar. Program ke Myanmar tidak boleh mencakup proyek yang menguntungkan pemerintah militer,” ujar Jacinda seperti dikutip dari the Associated Press.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa Selandia Baru telah sepakat untuk menerapkan larangan perjalanan yang akan diresmikan dalam minggu mendatang pada para pemimpin militer Myanmar.

Baca Juga: Terdengar Suara Tembakan, Beberapa Pengunjuk Rasa di Myanmar Terluka Saat Unjuk Rasa

“Kami telah bergabung dengan negara-negara lain yang menyerukan sebuah sesi khusus di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Myanmar, untuk menyampaikan keprihatinan mengenai kudeta militer dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Saya dapat meyakinkan Anda, bahwa Selandia Baru akan terus memantau secara dekat situasi di Myanmar yang terus berkembang," tambahnya.

Pengumuman itu datang ketika para demonstran yang menentang kudeta militer Myanmar berkumpul di berbagai kota yang melanggar aturan yang melarang demonstrasi.

Baca Juga: Protes di Myanmar Kian Marak, Junta Militer Berlakukan Aturan Pembatasan Baru

Para pengunjuk rasa menuntut agar kekuasaan dikembalikan kepada pemerintah sipil yang digulingkan dan memberi kebabasan pada Aung San Suu Kyi dan anggota partai pemerintah lainnya yang ditahan sejak militer kudeta pada 1 Februari lalu.