Demokrat: Ini Beda Ngopi-Ngopi ala Luhut dan Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat menegaskan pertemuan atau ngopi-ngopi yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan dan Moeldoko dengan kader Demokrat memiliki perbedaan yang signifikan.

"Sebaiknya Bapak KSP (Kepala Staf Presiden) Moeldoko tidak membawa-bawa Bapak Menko Luhut BP dalam pertemuan Bapak KSP Moeldoko dengan kader-kader Partai Demokrat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya kepada KompasTV, Senin (8/2/2021).

Karena, lanjut Herzaky, terdapat empat perbedaan yang signifikan antara pertemuan Luhut bersama kader Demokrat, dengan pertemuaan Moeldoko bersama kader Demokrat.

Baca Juga: Moeldoko: Aku Ngopi Kenapa Ada yang Grogi, Politikus Demokrat: Bukan Grogi tapi Geli

Herzaky merinci perbedaan itu sebagai berikut.

Pertama, kader-kader Partai Demokrat bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan atas keinginan sendiri, dan ada yang memang sudah kenal sebelumnya.

"Sedangkan yang bertemu dengan Moeldoko, adalah kader-kader Partai Demokrat dari daerah yang tidak dikenal Moeldoko sebelumnya, yang difasilitasi ke Jakarta karena dijanjikan akan mendapat bantuan pasca bencana."

"Mereka tidak tahu sebelumnya bakal bertemu Moeldoko."

Kedua, pertemuan beberapa kader senior dengan Luhut, tidak mengajak para pemilik suara bersama mereka.

"Tidak pula didahului usaha menelpon dan meminta bertemu dengan para ketua-ketua DPC dan DPD sebelumnya secara bergantian."

Sedangkan pertemuan kader Demokrat dengan Moeldoko, didahului oleh usaha terstruktur dan sistematis mengontak para pemilik suara sah, yakni ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC, dari berbagai pelosok Indonesia, untuk bertemu di Jakarta.

Ketiga, dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada pencatutan nama-nama menteri dan pejabat tinggi pemerintahan lainnya. Bahkan pencatutan nama presiden, yang dikatakan sudah mendukung rencana KLB dan pencapresan Moeldoko di 2024.

"Sedangkan di dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada pencatutan nama presiden maupun pejabat-pejabat tinggi negara."

Keempat, dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politics sebesar Rp100 juta jika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti Ketua Umumnya dengan Moeldoko.

"Sedangkan dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada janji-janji money politics yang disampaikan," tutur Herzaky.

Baca Juga: Demokrat: Moeldoko Terlibat Aktif Kudeta PD, Jadi Bukan Masalah Internal

Dengan empat perbedaan di atas, Herzaky menyimpulkan, sudah sangat jelas pertemuan Moeldoko itu merupakan penggalangan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Hal itu dilakukan Moeldoko secara terstruktur dan sistematis.

"Sedangkan pertemuan dengan Luhut, masih bisa dikategorikan ngopi-ngopi biasa," tutupnya.