Guru Besar UIN Ayzumardi Azra Sebut Tiga Faktor Penyebab Demokrasi Indonesia Merosot

JAKARTA, KOMPAS.TV- The Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan demokrasi Indonesia berada dalam urutan  ke-64 dari 167, alias menurun dalam 14 tahun terakhir. Indonesia mencatatkan skor sebesar 6,48 poin dalam skala 0-10. 

Menanggapi rilis tersebut, Guru Besar Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Ayzumardi Azra tidak menampik hal itu. Menurutnya, penurunan demokrasi Indonesia saat ini bisa dilihat dari tiga faktor.

Pertama, terjadinya pembungkaman dan penekanan aspirasi masyarakat. Azyumardi merujuk salah satunya adalah pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang tidak melewati proses pengadilan. "Hanya berdasarkan SKT dibubarkan, harusnya dibawa ke pengadilan dulu," ujarnya saat diwawancara  program "Kompas Malam" di Kompas TV, Senin (8/2/2021).

Baca Juga: Peneliti Australia : Demokrasi Indonesia di Titik Terendah, Jokowi Antidemokrasi?

Kedua, menguatnya oligarki politik di antara kekuatan di parlemen (legislatif) dengan pemerintah (eksekutif). Ayzumardi merujuk pada pengesahan RUU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang sering dinilai sebagai pelemahan KPK  (Komisi Pemberantasan Korupsi), RUU Minerba dan pengesahan RUU Cipta Kerja. " Seharusnya mengundang masyarakat untuk dengar pendapat," katanya.

Dan kondisi ini kemudian semakin diperparah, ketika ada sebagian masyarakat yang menolak namun dihadapi dengan kekerasan. Menurut Ayzumardi hal ini menunjukkan lunturnya budaya politik. 

Dan yang ketiga adalah menjauhnya good government di pemerintahan Jokowi. "Korupsi masih merajalela," jelas Ayzumardi. Seperti diketahui, setidaknya ada korupsi dana bansos yang seharusnya jadi hak masyarakat namun diselewengkan oleh penyelenggara negara.

Menurut Ayzumardi, untuk kembali bisa menaikkan indeks demokrasi di Indonesia, pemerintah harus memberi ruang partisipasi masyarakat.  

Baca Juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Pesta Demokrasi Digelar

EIU  mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.

Dalam laporan disebutkan,  bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia.
 
Rangking Indonesia untuk kawasan Asia Tenggara masih kalah dibandingkan dengan  Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.