Lakukan Kudeta, Biden Ancam Akan Beri Sanksi Pada Myanmar

WASHINGTON, KOMPAS.TV – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Myanmar, setelah kudeta dan penangkapan para pemimpin sipil oleh militer.

Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, telah menjadi proyek promosi demokrasi AS selama beberapa dekade. Namun belakangan ini muncul kekhawatiran serius tentang kemunduran demokrasi di Myanmar dan kembalinya negara ini dalam otoritarianisme. Kekecewaan terhadap mantan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan oleh militer, semakin meningkat.

Baca Juga: Biden Dikritik Keras Karena Setujui Vaksin untuk Hambali dan Tahanan Guantanamo

Dalam briefing Gedung Putih hari Senin (1/2/2021), Sekretaris Pers Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa pernyataan dari Biden merupakan pesan untuk semua negara di kawasan itu.

"Perebutan kekuasaan militer di Burma, penahanan Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya, dan deklarasi keadaan darurat nasional, adalah serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum," kata Biden dalam pernyataan tertulis, seperti dikutip dari the Associated Press.

Baca Juga: Khawatir Krisis Iklim, Biden Keluarkan Aturan Penghentian Ekonomi Berbahan Bakar Fosil

“Dalam demokrasi, kekerasan tidak boleh berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha menghapus hasil pemilu yang kredibel. Selama hampir satu dekade, rakyat Burma terus bekerja untuk menyelenggarakan pemilu, pemerintahan sipil, dan transfer kekuasaan secara damai. Kemajuan itu harus dihormati," tambahnya.

Dia mencatat bahwa AS telah mencabut sanksi terhadap Burma setelah transisi ke demokrasi tetapi, tidak akan ragu untuk kembali menjatuhkan sanksi kepada negara itu.

"Pembalikan kemajuan (demokrasi) itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan (sanksi) yang sesuai," kata Biden. "Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," tambahnya.